Penerapan e-Budgeting di Era Ridwan Kamil Menuai Hasil Positif

Penerapan e-Planning dan e-Budgeting oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada penyusunan APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020 membawa perubahan signifikan yang positif.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 28 Agustus 2019  |  08:31 WIB
Penerapan e-Budgeting di Era Ridwan Kamil Menuai Hasil Positif
Ridwan Kamil - Bisnis/Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Penerapan e-Planning dan e-Budgeting oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada penyusunan APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020 membawa perubahan signifikan yang positif.

Kepala Bappeda Jabar Taufik Budi Santoso mengatakan di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil aplikasi e-Planning dan e-Budgeting kini terintegrasi maksimal. “Dulu aplikasi ini terpisah, sekarang terintegrasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (27/8/2019).

Dia mencontohkan penerapan dua aplikasi terintegrasi ini membuat penyusunan anggaran jauh lebih efisien terutama untuk pos perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor dan program yang dianggap yang tidak memiliki alat ukur jelas. “Pak Gubernur sudah mengaplikasikan ini, efisiensinya bisa dilihat,” katanya.

Menurutnya di sisi lain, 27 Program Jabar Juara Lahir Batin bisa diidentifikasi dengan baik dan memiliki ukuran yang jelas. Sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengerjakan program pun dengan mudah dimonitor. “Jadi terlihat OPD mana saja yang melaksanakan program-program tersebut, lebih jelas,” ungkapnya.

Selain itu, penerapan dua aplikasi yang merupakan amanat Undang-Undang tersebut di sisi waktu pengerjaan penyusunan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. “Khususnya menerjemahkan data dan informasi yang diusulkan OPD atau ormas semua sudah terinput dalam sistem digital. Jadi tidak perlu lagi proposal bertumpuk-tumpuk,” ujarnya.

Meski demikian Taufik mengaku pihaknya terus melakukan penyempurnaan dua sistem terintegrasi tersebut. Menurutnya saat ini sosialisasi pada masyarakat dan dewan harus ditingkatkan agar pemanfaatannya makin maksimal. 

“Jadi mulai dari data input di Musrenbang, penyusunan RKPD, hingga menjadi APBD berada dalam jalur yang sama sesuai tujuan pembangunan yang selaras dengan RPJMD,” katanya.

Menurutnya dengan penerapan ini, Gubernur berharap anggaran yang disusun dan dibelanjakan bisa tepat sasaran, akuntabel dan meminimalisir penyimpangan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jabar

Editor : Ajijah

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top