Bisnis.com,BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD akan memprioritaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) agar tuntas dibahas akhir tahun 2018 ini.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ada tiga Raperda yang jika tidak disahkan akan menjadi masalah di tahun depan. "Raperdanya ada masalah terkait akhir tahun peningkatan pajak kendaraan kalau tidak salah. Ada revisi, kalau tidak Perdanya maka Januari tak ada alasan negara memungut," katanya di DPRD Jabar, Bandung, Jumat (9/11/2018).
Kemudian terkait Raperda perubahan SOTK dimana Bakorwil atau BKPP yang ada di empat wilayah akan dihilangkan. Konsekuensinya badan ini tidak lagi mendapat anggaran pada 2019 mendatang.
"Masalah BKPP yang hilang itu struktur organisasi per Januari harus sudah jelas struktur organisasinya. Kemudian orang-orangnya, apa, dimana, bagaimananya juga kalau tidak ada Perdanya tidak ada alasan untuk mendistribusi dan melakukan reorganisasi," tuturnya.
Lalu Raperda ketiga terkait Revisi RTRW Jabar yang harus membuat sejumlah program strategis nasional dan rencana pembangunan yang merupakan agenda dirinya sebagai Gubernur Jabar.
"Banyak program strategis nasional yang belum terinput pada tata ruang wilayah Jabar. Sehingga kalau ini tidak ada nanti jadi polemik lagi termasuk macam-macam salah satunya [Bandara] Cikembar, zona-zona yang nantinya jadi kota baru di kereta api cepat. Jadi ada tata ruang, pajak, urusan organisasi," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
