Bisnis.com,BANDUNG—Pembahasan mengenai pembagian porsi anggaran pembebasan lahan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) menunggu Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung baru terpilih.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan persoalan pembagian porsi anggaran ini menjadi faktor buntunya kelanjutan proyek yang sudah disetujui akan dibiayai JICA tersebut. “Tempo hari Pusat sudah siap, hanya masalah di provinsi dan Kota [Bandung] terkait nota kesepahaman sharing budget,” katanya pada Bisnis, Minggu (26/8/2018).
Menurutnya anggaran pembebasan lahan yang menjadi porsi Pemprov perhitungan kasar mencapai sebesar Rp500-600 miliar tidak bisa dialokasikan pada 2018 ini mengingat untuk Pilkada Serentak saja dana tersedot hingga Rp1,6 triliun. “Karena itu proses MoU dengan Kota Bandung tertunda,” ujarnya.
Karena proyek ini sudah masuk dalam Perpres Cekungan Bandung dan pihak JICA belum menarik diri, pihaknya menargetkan pembahasan terkait anggaran ini bisa dilanjutkan kembali mengingat Gubernur Ridwan Kamil dan Wali Kota Bandung Oded M Danial akan segera dilantik. “Angka Rp600 miliar cukup besar untuk APBD Provinsi, kami akan usulkan pada gubernur terpilih,” paparnya.
Iwa mengaku meski lahan yang dilewati trase BIUTR lebih banyak melintasi lahan milik Pusat namun pembagian anggaran penting dialokasikan Pemprov dan Pemkot karena untuk pintu keluar tol membutuhkan pembebasan lahan. “Sharing budjet ini juga dalam rangka membantu pemerintah Pusat meski lahan banyak milik Pusat,” tuturnya.
Selagi menunggu proses pembahasan anggaran, dinas teknis di Pemprov Jabar menurutnya kini tengah membahas dan mematangkan trase. Guna menyiasati lahan, fisik tol sepanjang 27,4 kilometer ini akan memakai konsep double atau triple decker atau layang. “Median jalan Pusat dan Provinsi pasti dipakai,” ujarnya.
