Bisnis.com, BANDUNG--Partai Gerindra Jawa Barat segera memanggil kadernya yang juga Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir terkait usulan mobil dinas 2016.
Ketua DPD Gerindra Jabar Feri Juliantono mengatakan pihaknya belum mendapat laporan jika usulan pengadaan 100 mobil dinas Fortuner tersebut datang dari Syahrir.
"Saya di partai malah belum tahu. Saya segera konfirmasi syahrir," katanya saat dihubungi wartawan di Bandung, Selasa (5/4/2016).
Menurutnya partainya tidak memerintahkan anggotanya di DPRD mengurusi mobil dinas. Feri mengaku bisa saja usulan mobil ini datang tak hanya dari Syahrir tapi internal DPRD Jabar yang lain.
"Kalau ini urusannya kepatutan (mobil dinas tidak patut). Tapi kalau melihat kebutuhan dewan bisa saja," ujarnya.
Feri menilai Fortuner bukanlah barang mewah jika dilihat kebutuhan di lapangan. Namun DPRD harus tetap melihat apakah mobil dinas baru ini sudah sangat mendesak atau tidak.
"Fortuner itu nggak mewah, uang Rp50 miliar itu saya kira nggak banyak," katanya.
Meski dari sisi nilai dan merek menurutnya tidak ada masalah, namun Gerindra akan bersikap menolak usulan tersebut. Terlebih saat ini dewan masih memiliki mobil dinas Toyota Rush.
"Kalau fortuner malah nambah yang sudah ada saya nggak setuju," tegas Feri.
Sebelumnya, tanpa mengindahkan mengindahkan sisi kepatutan, DPRD Jabar ditenggarai mengusulkan pergantian mobil dinas untuk 100 anggota dewan.
Informasi yang didapat wartawan dari internal DPRD rencana pembelian mobil mewah tersebut diusulkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Syahrir.
"Usulan itu diajukan Syahrir ketika pimpinan DPRD melakukan silaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan Maret lalu," katanya, Selasa (5/4/2016).
Ketika itu Syahrir mengajukan pembelian mobil baru jenis Fortuner untuk masing-masing anggota DPRD Jabar yang berjumlah 100 orang.
Sementara Syahrir seperti dikutip media daring mengatakan, bahwa pengajuan mobil baru memang diperlukan. Sebab mobil yang selama ini digunakan sudah lebih dari lima tahun atau peninggalan anggota DPRD Jabar periode sebelumnya.
"Mobil ini sudah lebih dari lima tahun. Anggota sekarang kerap mengganti service sampai beberapa juta. Karena itu biaya sendiri. Kan sifatnya pinjam pakai," katanya.
Dia merasa, para wakil rakyat saat ini layak memperoleh mobil dengan kapasitas cc lebih besar sekelas Fortuner atau Pajero Sport karena status anggota DPRD Jabar setidaknya sama dengan pejabat eselon II di eksekutif.
