Bisnis.com, SOREANG - Pemkab Bandung belum bisa menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi 270 desa yang ada karena belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Agus Rizal menuturkan, nantinya setiap desa akan mendapatkan minimal sebesar Rp1,1 miliar - Rp1,4 miliar.
Pemerintah pusat sendiri diakuinya memang telah mentransfer uang sebesar Rp54 miliar. Sedangkan pemerintah daerah telah menyediakan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) sebesar Rp248 miliar.
"Kalau dihitung setiap desanya, memang akan sangat besar sekali. Oleh karena jangan sampai dana ini tidak sesuai dengan tujuan awal," katanya, kepada wartawan, Kamis (2/4/2015).
Menurut dia, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, pihaknya meminta bantuan camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa yang berada di bawah kendalinya tersebut.
"Kalau di lapangan ditemukan adanya pelanggaran jelas kami akan tegur langsung. Tapi dalam pembinaan itu menjadi kewenangan camat," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita menjelaskan, untuk pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten hingga saat ini belum disahkan. Pihak BPMPD juga belum memberikan Daftar Pengisian Anggaran (DPA) kepada dewan.
"Kemarin kita baru dapat gambaran umumnya. Tapi totalnya belum tahu karena BPMPD juga belum ngasih DPAnya," ujar Praniko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
