Jawa Barat - Bisnis.com
Jum'at, 24 Mei 2019
header atas

Usai Dilantik, Ini Program Prioritas Wali Kota Bogor Bima Arya

Wisnu Wage Sabtu, 20/04/2019 15:28 WIB
Usai Dilantik, Ini Program Prioritas Wali Kota Bogor Bima Arya
Gubernur Jawa Barat (Kanan) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya / Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG — Bima Arya Sugiarto resmi menempati jabatan Wali Kota Bogor periode kedua usai dilantik oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (20/4/2019).

Usai pelantikan Bima Arya mengatakan, pada masa awal pemerintahannya tidak akan ada program kerja 100 hari pertama. Menurut Bima, Kota Bogor akan terus berlari membangun masyarakatnya.

“Kami tidak ada program 100 hari. Bagi kami Bogor harus terus berlari, setiap hari harus selalu lari,”katanya.

Namun, ada sejumlah program yang akan menjadi prioritas di Kota Bogor. Seperti mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan layak keluarga, serta penanganan transportasi dan kemacetan.

“Tranportasi belum jalan maksimal, seperti proses konversi mengganti angkot dengan bus Trans Pakuan belum maksimal. Kemudian beberapa titik kemacetan jadi prioritas utama kita,” kata Bima.

Terkait program Provinsi Jawa Barat yang akan membuat pusat daur ulang sampah plastik di Kota Bogor, Bima menjelaskan pihaknya sedang berupaya mencari lokasi dan investor proyek tersebut. Galuga akan menjadi salah satu alternatif lokasi.

“Potensinya masih besar, karena sampah plastik masih banyak dan kita juga punya lahan Galuga yang akan bisa digunakan tahun depan, karena kami akan pindah ke Nambo. Mungkin di situ kami rencanakan lokasi pengolah plastiknya,” ujarnya.

Bima Arya Sugiarto dan Dedie Rachim dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan 2019-2024 hasil Pilkada 2018.

Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta, 5 Oktober 2018.