Jawa Barat - Bisnis.com
Jum'at, 24 Mei 2019
header atas

Golkar Jabar Minta Pemilu Serentak Dievaluasi

Wisnu Wage Sabtu, 20/04/2019 11:17 WIB
Golkar Jabar Minta Pemilu Serentak Dievaluasi
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi / Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG — DPD Goolkar Jawa Barat meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pilpres yang bersamaan dengan Pileg dan pemilihan Anggota DPD RI.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan usulan evaluasi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan yang muncul di lapangan saat Pemilu 2019 digelar.

Persoalan yang paling mencolok adalah banyaknya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pada 17 April kemarin.

"Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan yang serius dari pemerintah. Setelah proses Pemilu selesai ini harus dievaluasi segera pemerintah,” katanya di Bandung, Jumat (19/4/2019).

Kasus meninggal dunia KPPS dinilai Dedi potret dari proses Pemilu 2019 yang melelahkan. Terutama saat proses pemungutan suara yang menggabungkan pemilihan presiden, DPR, hingga DPRD tingkat kabupaten. “Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam,” ujarnya.

Menurutnya, rangkaian kegiatan di tempat pemungutan suara (TPS) berakhir hingga dini hari. Artinya, aktivitas mulai pencoblosan hingga penghitungan memakan waktu sekitar 24 jam.

Tak hanya KPPS, pemilu serentak juga melahirkan banyak tekanan psikologis pada para calon legislatif yang iuga menjadi tim sukses kampanye presiden. “Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus Pilpres terus legislatif. Konsentrasi bisa terpecah,” kata Dedi.

Hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi adalah durasi kampanye yang terlalu panjang. Pemilu 2019 menurut Dedi menyebabkan masalah psikologis sosial yang begitu berat. “Pemilu harus dibuat serileks mungkin bagi seluruh pihak,” tuturnya.