Jawa Barat - Bisnis.com
Jum'at, 24 Mei 2019
header atas

Facebook Perketat Layanan Live

Dwi Nicken Tari Sabtu, 30/03/2019 16:52 WIB
Facebook Perketat Layanan Live

Bisnis.com, JAKARTA — Facebook Inc. tengah mempertimbangkan untuk memasang larangan bagi pengguna fitur video live. Langkah tersebut diambil setelah video penembakan di Selandia Baru banyak beredar pada awal bulan ini.

Perusahaan media sosial asal AS itu banyak mendapat kritik tajam dari masyarakat karena tidak mengambil langkah yang sigap untuk menghapus video mengerikan tersebut. Sehingga, video itu tersebar luas di dunia maya dan diunggah ke platform lain seperti YouTube.

Facebook sebelumnya menyampaikan bahwa video orginal yang memperlihatkan pembunuhan atas 50 orang di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, telah dilihat lebih dari 200 orang selama 17 menit pertama video tersebut ditayangkan secara live.

Kendati Facebook menutup video tersebut saat 12 menit menjelang video live-nya berakhir, video naas itu telah tersebar kemana-mana dan diedit ulang, sehingga sistem yang dimiliki perseroan kesulitan memblokirnya.

“Itulah mengapa kami harus bekerja lebih lagi. Beberapa pekan terakhir, kami juga membuat perubahan untuk proses review untuk membantu kami meningkatkan respon untuk video seperti itu di masa depan,” kata Direktur Operasional Facebook Sheryl Sandberg melalui blog, seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (30/3/2019).

Sanberg menambahkan, Facebook juga akan mempertimbangkan faktor seperti “standardisasi komunitas mengenai kekerasan” dalam menentukan siapa saja pengguna yang bisa menggunakan fitur live.

Untuk itu, Facebook akan berinvestasi di riset untuk membangun teknologi yang lebih baik sehingga bisa lebih cepat mengidentifikasi versi editan dari video dan gambar kekerasan, serta mencegah pengguna menyebarluaskannya.

Adapun, Facebook telah mengidentifikasi lebih dari 900 video berbeda yang menunjukkan sebagian adegan yang ada di dalam video aslinya.

“Facebook juga mengambil langkah tegas untuk menghapus kebencian dari platform dan menggunakan artificial intelligence untuk mengidentifikasi dan menghapus kelompok kebencian di Australia dan Selandia Baru,” kata Sanberg.