Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 21 Oktober 2018

Jasa Sarana-Kejati Jabar Perkuat Kerja Sama

Wisnu Wage Jum'at, 12/10/2018 09:20 WIB
Jasa Sarana-Kejati Jabar Perkuat Kerja Sama

Bisnis.com,BANDUNG—PT Jasa Sarana (JS) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi menandatangani nota kesepahaman, Kamis (11/10/2018) petang.
 
Nota Kesepahaman itu dilakukan di di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa BaratJalan RE Martadinata, dihadiri Dirut PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari beserta jajaran, Kajati Jawa Barat Raja Nafrizal didampingi Asisten Perdata dan Tata USaha Negara, Kasi Penerangan Hukum, Kasi Perdata, Kasi PPH, Kasi Tata Usaha Negara,dan para Jaksa Pengacara Negara.

Kajati Jabar Raja Nafrizal mengatakan PT Jasa Sarana intinya menekan kerjasama dengan dan kejaksaaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Bidang ini menurutnya mempunyai beberapa tugas pokok, diantaranya penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Seringkali ditemukan adanya wanprestasi, adanya ketidakpuasan atas suatu kebijakan, persaingan usaha, regulasi yang berubah-ubah, penyalahgunaan wewenang, maka dari itu kami sepakat bahwa hal ini memang perlu ditindaklanjuti dengan menjaga kewibawaan Provinsi Jawa Barat melalui BUMD Jasa Sarana dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan aset negara,” tegas Raja dalam rilis Jumat (12/10/2018).

Raja berharap, adanya penandatangan nota kesepahaman ini akan mendorong BUMD Jasa Sarana untuk dapat mengelola usaha secara transparan, akuntabilitas yang tinggi, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. 

Direktur Utama PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari mengatakan Jasa Sarana saat ini tengah berfokus pada pengembangan bisnis infrastruktur di Jawa Barat. 

Dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan akan menghadapi berbagai hambatan, gangguan, dan problematika hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berkenan untuk bermitra dengan kami. Tentunya kerjasama ini mewujudkan iklim bisnis positif dan menjaga tingkat kelayakan usaha, mampu meningkatkan kinerja dan tata kelola Jasa Sarana menjadi lebih baik,” ujarnya.