Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 16 Desember 2018

Hibah Flyover Dari Korsel Akan Dibangun Di Jalan Garuda

Dea Andriyawan Jum'at, 12/10/2018 09:07 WIB
Hibah Flyover dari Korsel Akan Dibangun di Jalan Garuda

Bisnis.com, BANDUNG — Hibah jembatan layang atau flyover dari Korea Selatan diwacanakan dibangun di persimpangan jalan Garuda Kecamatan Andir. Lalu lintas di jalan tersebut dinilai sering mengalami kepadatan sehingga perlu solusi untuk mengatasinya. 

Demikian disampaikan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial usai menerima pengusaha dari Korea Selatan di ruang rapat Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis (11/10). Hibah tersebut, sebutnya, merupakan buah dari kerja sama selama ini dengan Pemerintah Kota Suwon, Korea Selatan. 

“Saya kedatangan pengusaha dari Korea Selatan, PT Total Solution Intelligent yang bergerak di bidang pembagunan jembatan. Mereka menawarkan hibah membuat satu atau dua titik jembatan layang,” ujarnya.

Menurut Oded, yang terpenting dari hibah yang ditawarkan pengusaha negeri gingseng tersebut adalah teknologinya yang sederhana dan cepat. Teknologi sederhana corrugated steel (besi bergelombang) sudah terbukti pada pembangunan Jembatan Pelangi. 

“Tadi diarahkan ke Jalan Garuda karena di sana crowded. Tapi baru kehendak saya, harus koordinasi dulu karena itu jalan nasional, juga dengan provinsi,” kata Oded. 

Lebih lanjut Oded menjelaskan, selanjutnya akan dibuat DED (Detail Engineering Design) sehingga akan terlihat manfaat dan juga hambatannya. Mengingat lokasinya tidak jauh dari Bandara Husein Sastranegara yang mensyaratkan ketinggian bangunan dan gedung.

“Secepatnya harus dikejar progress-nya. Saya sudah tugaskan komandan di lapangan yaitu pak Arif (Kepala Dinas Pekerjaan Umum),” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DPU Kota Bandung, Arif Prasetya menyebutkan, akan kembali menggelar pertemuan dengan pengusaha Korea Selatan untuk membuat DED. Langkah berikutnya, harus ada percepatan. Apalagi keinginan seperti di negaranya, sekarang dibicarakan, bulan depan langsung bekerja.

“Saya bilang tidak bisa seperti itu kalau di kita. Karena ini menyangkut stakeholders yang berbeda. Diperkirakan akan ada beberapa lokasi yang harus dibebaskan dan menyangkut instansi lain seperti Lanud Husein Sastranegara dan PT KAI,” terangnya.