Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 21 Oktober 2018

Ini Bentuk Dukungan Pemprov Dalam Pembangunan Kampus UIII

Wisnu Wage Rabu, 10/10/2018 19:23 WIB
Ini Bentuk Dukungan Pemprov Dalam Pembangunan Kampus UIII
Ridwan Kamil

Bisnis.com,BANDUNG--Pemda Provinsi Jawa Barat mendukung upaya sepenuhnya Pemerintah Pusat membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota Depok.
 
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kampus ini akan membuat peradaban Islam dan ilmunya bergeser dari Timur Tengah ke Indonesia.
 
"Saya sangat senang eksistensi universitas (UIII) ini akan menjadikan peradaban Islam dan ilmunya bisa bergeser dari Timur Tengah ke Indonesia," katanya dalam rilis Humas Jabar, Rabu (10/10/2018).
 
Emil pun mengusulkan agar kampus ini juga menjadi tempat berkumpulnya umat atau kegiatan keagamaan. Dengan begitu, kata Emil kampus ini tidak hanya menjadi "menara gading" namun juga tempat umat berinteraksi.
 
"Saya usulkan ada tempat manasik haji, sehingga orang manasiknya di kampus yang memang temanya Islam, tanahnya masih luas," ujar Emil.
 
 
Dukungan lain juga diberikan Gubernur Emil terkait pembebasan lahan untuk pembangunan kampus yang telah di Perpreskan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Pembebasan lahan masih terkendala hunian liar.
 
"Saya memberikan dukungan berupa memaksimalkan pembebasan lahannya. Karena lahannya masih terkendala oleh hunian liar," kata Emil.
 
"Setelah masuk PSN itu menjadi dasar hukum kita bisa memberi kerohiman. Walaupun tidak masuk KTP yang penting ada bukti dia tinggal lama bukan dadakan," jelasnya.
 
Emil pun telah menandatangani surat yang memuat Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan pembebasan lahan.
 
"Saya sudah tandatangan tim khusus untuk membereskan masalah itu," jelas Emil.
 
Menurut Ketua Pembangunan Kampus UIII Komarudin Hidayat, tim terpadu ini akan bertugas untuk membebaskan lahan seluas 143 hektar yang sebagian masih dihuni penghuni liar.
 
"Tim terpadu ini kerjanya mengidentifikasi siapa saja orang yang tinggal di situ dan siapa yang mereka ga berhak," jelas Komarudin.
 
"Kedua, kalau nanti ingin kasih kerohiman itu dihitung berapa lama di situ, usahanya apa, kemudian yang layak menurut peraturan berapa jumlahnya," sambungnya.