Jawa Barat - Bisnis.com
Rabu, 12 Desember 2018

Dalam Waktu Dekat, Pemkot Bandung Segera Tertibkan Aset Di Tamansari

Dea Andriyawan Rabu, 10/10/2018 13:58 WIB
Dalam Waktu Dekat, Pemkot Bandung Segera Tertibkan Aset di Tamansari

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung akan segera bersikap terkait polemik pembebasan lahan di kawasan Tamansari, Kota Bandung untuk pembangunan rumah deret. Pemkot Bandung dalam waktu dekat akan segera menertibkan aset yang tersisa guna mempercepat realisasi pembangunan.

"Langkah berikutnya kita penertiban aset, pengamanan aset milik Pemkot Bandung," kata Wali Kota Bandung Oded M Danial usai rapat koordinasi di Mapolrestabes Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/10).

Untuk itu, Pemkot Bandung bersama seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) melakukan koordinasi untuk segera menuntaskan bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut. Setelah semua terpenuhi, maka Pemkot Bandung akan segera melakukan penertiban.

Oded menambahkan, secara hukum, Pemkot Bandung memiliki bukti lengkap soal kepemilikan lahan. Bahkan proses penyertifikatan sedang diproses Pemkot Bandung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, pihaknya juga melakukan eksplorasi permasalahan dari sudut pandang berbagai aspek.

"Oleh karena itu, barusan saya meminta kepada tim untuk melengkapi celah-celah kekurangan kita. Baik secara hukum maupun sosial, itu kita-kira," katanya.

Terkait waktu penertiban, dirinya menyerahkan kepada tim yang menangani permasalahan ini. 

“Selanjutnya saya serahkan kepada tim, karena saya di kebijakan terakhir,” kata dia.

Sementara di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Dharmawa mengatakan hingga kini masih ada sejumlah aset milik Pemkot Bandung di Tamansari yang masih ditempati oleh warga.

"Ada empat unit (yang masih dikuasai)," kata Dadang.

Meski demikian, Dadang mengatakan pihaknya pun diinstruksikan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penertiban aset tersebut.

"Tadi ada perintah juga dari Wali Kota untuk untuk mediasi dengan warga yang belum sepakat. (Penertiban) secepatnya kita harus lakukan," tandas Dadang.