Jawa Barat - Bisnis.com
Kamis, 15 November 2018

Pemprov Wacanakan Pencemar Citarum Kena Pasal Korupsi

Wisnu Wage Senin, 09/07/2018 09:22 WIB
Pemprov Wacanakan Pencemar Citarum Kena Pasal Korupsi
Penjabat Gubernur Jabar Komjen Pol Iriawan

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bagi mereka para pelaku pencemaran Sungai Citarum bisa terkena pasal tindak pidana korupsi.
 
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengaku, pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda, terkait penerapan pasal korupsi tersebut.
 
“Penerapan pasal ini tentu diharapkan akan lebih menimbulkan efek jera dan sanksi hukum lebih berat,” katanya di Bandung, Minggu (8/7).
 
Untuk itu, Iriawan meminta para pengusaha yang ada di sekitar DAS Citarum agar menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limah (Ipal) dengan baik. Pasalnya masih ada beberapa pabrik yang membuang limbah sembarangan.
 
"Kami berharap para pengusaha, khususnya pabrik-pabrik di sekitar Citarum untuk segera melakukan pengolahan limbah yang sesuai dengan aturan yang harus ditaati oleh mereka. Yang jelas harus ada penegakkan hukum bagi pabrik yang masih bandel," paparnya.
 
Berdasarkan diskusi dengan KPK dia mengungkapkan bahwa bisa saja para pelaku pencemaran lingkungan, termasuk di sekitar DAS Citarum bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi.
 
"Kami kemarin udah koordinasi dengan KPK Bidang Pencegahan, Pak Asep, untuk bisa dimasukkan dalam kategori korupsi. Itu nanti domainnya KPK, kemarin sudah menyampaikan ada ranah ke sana, sehingga nanti akan ada efek jera," tuturnya.
 
Iriawan secara tegas meminta seluruh industri yang ada di sekitar aliran Sungai Citarum agar bisa mengolah limbah industri melalui Ipal yang memadai atau sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat dari pembuangan limbah secara liar ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.