Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 22 Oktober 2018

TPPAS Legok Nangka Masuki Tahap Lelang

Wisnu Wage Kamis, 17/05/2018 10:15 WIB
TPPAS Legok Nangka Masuki Tahap Lelang
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Bisnis.com,BANDUNG - Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional Legok Nangka kini memasuki tahap lelang.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan ini ditandai dengan selesainya penyerahan dokumen pengadaan badan usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha TPPAS Legok Nangka dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen tersebut berupa dokumen pra kualifikasi dan rancangan kontrak yang diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Agus Prabowo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Selasa (15/5) petang.Telah kami terima dua dokumen tadi dan kami akan segera melelangnya," katanya di Bandung, Rabu (16/5).

Walapun ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemprov Jabar namun proses pelelangan sudah bisa dilakukan. Pigaknya menargetkan, pelelangan akan mulai dilakukan di bulan Ramadan ini.

"Target lelang mudah-mudahan saya sih inginnya sebelum masa jabatan saya berakhir jadi bulan Ramadan ini Insya Allah akan dilelang," ujarnya.

Menurutnya saat ini sudah ada 13 investor yang berminat menangangani proyek yang direncanakan akan mengolah minimal 1500 ton sampah perharinya ini. Ke 13 investor tersebut berasal dari perusahaan dalam negeri, Tiongkok dan sejumlah negara di Eropa. Nilai dari proyek TPPAS Legok Nangka yang akan mampu menghasilkan energi listrik bagi masyarakat ini senilai Rp 3,2 Triliun.

"Kalau ini terlaksana ini menjadi tender tercepat diantara proyek nasional. Percepatan sejumlah daerah di Indonesia untuk memproses sampah ke energi artinya proses ramah lingkungan dengan proses yang modern," tuturnya.

Terkait tipping fee pembuangan sampah,Heryawan menuturkan, akan kembali dibicarakan dengan Kabupaten dan Kota yang terlibat. Namun persentasenya 30 % akan ditanggung oleh Pemprov Jabar dan 70% oleh masing-masing Kabupaten dan Kota.

Menurutnya hal tersebut merupakan kerjasama yang sangat baik sebab menurut peraturan urusan wajib sampah sebetulnya ada di Kabupaten dan Kota."Urusan wajib sampah itu ada pada Kabupaten Kota tapi ini Provinsi peduli dengan urusan sampah sehingga meskipun beban aslinya ada di mereka tapi Provinsi maju untuk menanggung menyelesaikan beban bersama," katanya.