Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 23 September 2018

Dedi Taufik Ditetapkan Jadi Pj Wali Kota Cirebon

Wisnu Wage Senin, 16/04/2018 12:50 WIB
Dedi Taufik Ditetapkan Jadi Pj Wali Kota Cirebon
Dedi Taufik (tengah)

Bisnis.com,BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melantik Penjabat Wali Kota Cirebon Dedi Taufikurohman sebagai penjabat Wali Kota Cirebon, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Senin (16/4/2018).
 
Pelantikan Dedi Taufik sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon didasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 131.32-1467 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang disampaikan melalui Surat Mendagri Nomor 131.31/3434/Otda tanggal 13 April 2018 Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 
"Yang lalu itu diangkat saja tapi ada pelantikan sebagai penjabat sementara karena mengisi kekosongan di masa cuti Pak Nasrudin Aziz yang ikut pilkada berakhir hari ini, karena masa cuti dan jabatannya habis maka hari ini dilantik Penjabat Wali Kota Cirebon," kata Heryawan.
 
Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan keputusan Nomor 131.32-1465 Tahun 2018 tentang  Pemberhentian Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, serta Keputusan Mendagri Nomor 131.32-1466 Tahun 2018 tentang  Pemberhentian Penjabat Sementara Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 
Dengan kehadiran Dedi Taufik sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon tersebut maka tentu diharapkan  dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon.
 
Khususnya mengenai isu-isu strategis Kota Cirebon di tahun 2018, dan melaksanakan tugas serta wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengawal sisa tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 agar berjalan lancar, aman dan kondusif.
 
Heryawan mengingat Penjabat Wali Kota dilarang untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
 
Kemudian membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya, terkecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
 
"Oleh sebab itu, Saya berpesan kepada Penjabat Wali Kota agar Saudara dapat mengemban tugas secara amanah serta berpedoman pada perundang-undangan, serta menyampaikan Laporan kepada Mendagri melalui Gubernur secara periodik sekurang-kurangnya tiga bulan sekali," kata dia.