Jawa Barat - Bisnis.com
Kamis, 20 September 2018

IPDN Paparkan 8 Alasan Beri Gelar Dokter HC Untuk Megawati

Wisnu Wage Kamis, 08/03/2018 16:20 WIB
IPDN Paparkan 8 Alasan Beri Gelar Dokter HC Untuk Megawati
Megawati Soekarnoputri bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di sela penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang
Antara

Bisnis.com,BANDUNG--Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar doktor honoris causa dari IPDN lewat sejumlah alasan dan fakta yang panjang.

Rektor sekaligus Ketua Senat IPDN Ermaya Suradinata mengatakan, tim promotor utamanya mempertimbangkan peran dan kebijakan yang diambil oleh Megawati Soekarnoputri ketika menjabat sebagai Presiden RI dalam tahun 2001-2004.

“Tim promotor menyadari betul besarnya peran dan manfaat kebijakan Megawati yang hingga saat ini masih konsisten,” katanya dalam pembacaan pertanggungjawaban akademik sebelum penyerahan gelar di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Kamis (8/3/2018)/

Ermaya menyebutkan 8 alasan tim promotor memberikan gelar Honoris Causa kepada Megawati. Alasan pertama, tim promotor mempertimbangkan upaya Megawati dalam mendorong penataan pemerintahan yang baik melalui dukungan amandemen UUD 1945. Alasan kedua, Megawati telah menggagas koridor desentralisasi dalam desain otonomi daerah. Ketiga, Megawati memberikan justifikasi otonomi daerah perlu diperjuangkan sebagai pilihan politik pemerintahan. Hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.

Keempat, Megawati Soekarnoputri menjadi mandataris MPR terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah bangsa, yang muncul setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemda dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda.

Kelima, selama menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri konsisten mengatasi masalah yang terjadi sebagai dampak dari berbagai kebijaksanaan yang berlaku setelah tuntutan reformasi 1998. Contohnya, menangani krisis ekonomi dengan penyelesaian utang bangsa kepada IMF. “Megawati juga mengatasi gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa, seperti, masalah di Papua dan Aceh,” katanya.

Keenam, Megawati menguatkan otonomi khusus Papua dan Aceh dengan melakukan penataan UU No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua.

Ketujuh, Megawati mengagas penyatuan pendidikan kader pamong praja pada periode 2003-2004 mengeluarkan Keppres Nomor 87/ Tahun 2004. Berdasarkan hal itu, Megawati menggabungkan STPD ke Institut Pemrintahan dan kemudian merubahntabmenjadi IPDN sampai saat ini.

Kedelapan, kepemimpinan Megawati selama 2001-2004 telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang. Utamanya menanamkan kekuatan NKRI.