Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 22 Oktober 2018

Pemkab Garut Belum Legalkan Transportasi Daring

Newswire Kamis, 04/01/2018 13:40 WIB
Pemkab Garut Belum Legalkan Transportasi Daring
Ilustrasi
Antara

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum melegalkan transportasi daring karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengusaha atau pemilik kendaraan untuk melengkapi peraturan tentang angkutan umum.

"Dipastikan jika ada kendaraan roda empat online yang beredar di Garut itu masih ilegal," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Suherman, kepada wartawan di Garut, Kamis (4/1/2018).

Dia menuturkan, Pemerintah Provinsi Jabar telah menetapkan kuota kendaraan transportasi daring setiap kota/kabupaten, termasuk Kabupaten Garut mendapatkan kuota sebanyak 25 kendaraan roda empat.

Pemerintah Kabupaten Garut, kata dia, hanya menindaklanjuti ketentuan pemerintah provinsi tersebut dengan merekomendasikan 25 kendaraan untuk diresmikan sebagai transportasi daring.

"Kami mendapat jatah 25 kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua kami memang tidak ada arahan," katanya.

Dia mengungkapkan, kuota kendaraan daring sebanyak 25 unit itu belum dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, selanjutnya ke pemerintah pusat karena ada beberapa peraturan yang harus ditempuh oleh pemilik kendaraan.

"Persoalan ini, regulasinya harus jelas, apa yang harus dilengkapi pada kendaraan umum atau online ini," katanya.

Dia menjelaskan, sesuai peraturan pengoperasian kendaraan angkutan umum terdapat 12 ketentuan yang harus dipenuhi seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus berwarna kuning.

Selain itu, lanjut dia, ada pertimbangan berbagai aspek lain selain kebutuhan masyarakat masa kini, juga aspek sosial, dan ekonomi agar tidak bermasalah di kemudian hari.

"Harus melihat tiga instrumen, mulai dari regulasi atau aturan, lalu dampak sosial, dan ekonominya, jika memang sudah sesuai dapat direkomendasikan," katanya.