Jawa Barat - Bisnis.com
Selasa, 12 Desember 2017

CISFED Sebut Demokrasi Dijegal Elit Yang Korup

Kahfi Minggu, 15/10/2017 12:58 WIB
CISFED Sebut Demokrasi Dijegal Elit yang Korup
inmagine

Bisnis.com, BANDUNG- Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development atau CISFED menyimpulkan kondisi demokrasi Indonesia dilanda krisis moral para elit yang jadi tersangka kasus korupsi kakap.

Alhasil, demokrasi yang seyogyanya dapat dijadikan batu lompatan meraih kesejahteraan dan kebebasan, kian dikebiri, sebatas hanya jadi aksesoris politik. Pangkalnya, banyak kasus yang ditimbulkan oleh tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum dan sekelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

Memang, tak bisa dipungkiri iklim demokrasi di tanah air sedang mengalami fluktuasi, bahkan cenderung terjadi penurunan kualitas. Ini setidaknya terekam dari hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Ternyata pada 2016, IDI mengalami kemunduran dari 72,82 menjadi 70,09 atau terperosok 2,73 poin. Misalnya, aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 3,85 poin, hak-hak politik 0,53 poin, dan lembaga demokrasi 4,82 poin. Variabel lain yang mengalami penurunan cukup tajam adalah peran partai politik dan birokrasi pemerintah daerah yang masing-masing sebesar 6,80 poin dan 5,60 poin.

Kemudian, fenomena biasnya antara fungsi kritik dengan pencemaran nama baik menjadi  tantangan bagi proses demokrasi di Indonesia. Kritik sosial terhadap pejabat negara atau pihak yang berkuasa ini penting sebagai cerminan dari semangat demokrasi.

“Karena, siapapun yang akan dan menjadi pejabat publik harus siap dikritik, bukannya alergi dengan sedikit-sedikit mempidanakan lawan politik dengan menggunakan pasal karet dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” ungkap Chairman CISFED Farouk Abdullah Alwyni dalam siaran pers, Minggu (15/10/2017).

Menurutnya, secara umum praktik demokrasi sekadar aksesoris, yang penuh simbol, namun belum menyentuh aspek substansial.

 “Memang, rakyat terlibat dalam pesta politik baik itu di tingkat daerah atau pilkada, pemilu legislatif dan pilpres, namun  secara esensi tidak mampu menciptakan model pemerintahan yang lebih melindungi dan menyejahterakan rakyat,” simpulnya.

Dia menengarai demokrasi dibajak elit politik yang memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya.

“Mereka sibuk rebutan jabatan dan kekuasan, bukan komitmen mensejahterakan karena menyadari posisinya sebagai pelayan rakyat, sedangkan rakyat yang kritis terhadap pemerintah lewat media sosial bisa dengan mudahnya ditangkap dan dipidanakan,” ungkap Farouk.

 

Apps Bisnis.com available on: