Jawa Barat - Bisnis.com
Rabu, 22 November 2017

3,4 Juta Warga Indonesia Masih Buta Huruf

Newswire Senin, 11/09/2017 11:52 WIB
3,4 Juta Warga Indonesia Masih Buta Huruf
Ilustrasi
Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menyatakankan angka bebas buta aksara di Tanah Air mencapai 97,93% sehingga sekitar 2,07% atau 3,4 juta warga masih belum mengenal huruf dan mampu membaca.

Jumlah buta aksara di Tanah Air terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi. Sebanyak 28,75% warga di Papua masih belum mampu mengenal huruf dan membaca, hal itu mengakibatkan Papua menjadi provinsi paling tinggi angka buta hurufnya.

Selain Papua, sejumlah provinsi di Indonesia juga masih buta huruf dan belum mampu membaca. Sebanyak 7,91% di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 5,15% di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58% di Sulawesi Barat, 4,50% di Kalimantan Barat, 4,49% di Sulawesi Selatan, 3,57% di Bali, 3,47% di Jawa Timur, 2,90% di Kalimantan Utara, 2,74% di Sulawesi Tenggara, dan 2,20% di Jawa Tengah.

Dari indeks buta huruf di dunia, berdasarkan riset dari Rektor Universitas Central Connecticut State di New Britain, John Miller, menyatakan pada tahun 2016 Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang berhasil dihimpun datanya. 

Riset ini menekankan pada hasil ujian mengenal huruf dan juga melihat karakteristik sikap terpelajar.

Contohnya, jumlah perpustakaan dan koran di sekolah serta ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga pada riset ini tidak hanya melihat kemampuan penduduk negara dalam membaca dan menulis saja, namun juga perangkat pendukung dan sukap terpelajar warganya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengaku perihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air. Abdul Fikri mengatakan pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya jumlah warga yang buta huruf. 

"Program pemberantasan buta aksara ada di Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, namun yang terus memantau tingkat buta huruf negeri ini adalah Perpurnas. Sayangnya koordinasi diantara kedua pihak belum terlihat," kata Abdul Fikri.

Disisi lain, anggaran untuk meningkatkan daya masyarakat untuk mampu mengenal huruf dan mampu membaca masih tergolong rendah dibandingkan di negara-negara ASEAN.

Misalnya, Singapura mengalokasikan anggaran untuk institusi seperti Perpusnas hingga Rp1,7 triliun per tahun, Malaysia sampai Rp66,8 triliun, namun Indonesia hanya Rp500 milar.

"Padahal jumlah penduduk mereka sangat jauh lebih sedikit dibandingkan kita," teganya.

Faktor lain yang menjadi pemicu tingginya angka buta huruf di Indonesia adalah rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Seharusnya, pemerintah daerah saling melengkapi tidak harus terus bergantung dengan pemerintah pusat.

"Faktanya pemerintah daerah masih tergantung pemerintah pusat terutama dari sisi anggaran, karena memang pendapatan asli daerah (PAD) maksimal hanya 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN)."

"Sembilan puluh persen anggaran daerah selama ini berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil," kata Abdul. Fikri

Pada 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional, Abdul Fikri berharap di peringatan Hari Aksara Internasional ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk dapat merenungkan kembali tentang keaksaraan, termasuk tingginya angka buta huruf di Indonesia.

Apps Bisnis.com available on: