Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 25 Juni 2018

PELABUHAN PATIMBAN: BPN Tunggu Dana Pembebasan Lahan

Wisnu Wage Jum'at, 11/08/2017 09:40 WIB
PELABUHAN PATIMBAN: BPN Tunggu Dana Pembebasan Lahan
Ilustrasi
Bisnis

Bisnis.com,BANDUNG---Proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk Pelabuhan Patimban, Subang tidak bisa segera diseksekusi mengingat belum pastinya anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Sri Mudjitono mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mendapat kepastian dari Kementerian Perhubungan terkait anggaran pembebasan lahan Patimban.

“Kalau mau membebaskan lahan dananya sudah ada belum? Sampai sekarang Kemenhub belum menginformasikan,” katanya di Bandung, Kamis (10/8/2017).

Menurutnya pembebasan lahan seluas 372 hektar untuk Patimban sudah bisa dilakukan mengingat penetapan lokasi (penlok) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tuntas. Namun pihaknya juga menyesalkan, penlok yang sudah dituntaskan Pemprov sejak Mei lalu belum diterima pihaknya dari Kementerian.

“Tiga bulan nggak segera dikirim. Pekan ini baru mau kami sidangkan,” tuturnya.

Sidang tersebut rencananya akan memanggil pihak Kementerian guna memaparkan apakah lokasi yang sudah ditetapkan layak. Selain itu, BPN juga akan memastikan kelengkapan-kelengkapan administrasi dari lahan yang dibebaskan tersebut dan paling penting ketersediaan anggaran.

“Pembebasan tanah yang memerlukan Kemenhub harus tahu persis mana objeknya, dananya harus ada. saya kerja keras dananya nggak ada,” paparnya.

Sri menuturkan idealnya setelah pihaknya menerima penlok, dalam dua hari kemudian proses pembebasan lahan sudah bisa dilakukan. Namun karena Kemenhub baru akan mengirimkan pada pekan ini, maka sidang kepastian lahan baru akan digelar BPN.

 “Saya nggak mau disalahkan kalau anggarannya tidak ada, padahal warga sudah sepakat harga,” ujarnya.

Pihaknya memastikan jika sudah menjadi penlok kemungkinan lahan sudah siap dilepas dan dokumen yang dikantongi aman. Artinya, BPN tinggal melakukan pengukuran dan memberikan pembayaran ganti rugi pada warga. “Penlok itu asumsinya kondisi lahan sudah aman. Kalau duitnya ada itu bisa tinggal kita bayar,” katanya.