Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 21 Agustus 2017

Penuhi Porsi Pekerja Disabilitas Butuh Pemberian Sanksi

Kahfi Rabu, 09/08/2017 11:55 WIB
Penuhi Porsi Pekerja Disabilitas Butuh Pemberian Sanksi
Ilustrasi
Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG- Realisasi porsi pekerja disabilitas sesuai ketentuan Undang-Undang No.8/2016 dibutuhkan sanksi tegas dari pemerintah.

Ketua Umum Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia (APDL) Sri Agustini mengungkapkan para penyandang disabilitas masih banyak menemukan perlakuan diskriminatif di sektor pekerjaan formal. Padahal, terdapat ketentuan perundangan terkait porsi pekerja disabilitas, 1% untuk perusahaan swasta, dan 2% untuk BUMN dan BUMD.

“Untuk perusahaan BUMN dan BUMD, itu perlahan sudah dipenuhi. Namun yang swasta masih belum banyak,” kata Sri Agustini kepada Bisnis.com, kemarin (8/8/2017).

Salah satu kelemahan menegakkan aturan terkait hak pekerjaan disabilitas adalah ketiadaan sanksi hukum yang tegas. “Di undang-undang ada aturan sanksi, namun lembaga atau instansi mana yang menangani itu belum jelas, apakah ke Komnas HAM, atau ke Kepolisian?” singgung Sri.

Dari data Kemenakertrans, terdapat penduduk disabilitas mencapai 21 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebesar  51,8%  merupakan angkatan kerja produktif.

Sedangkan jumlah pekerja disabilitas mencapai 96,1%. Hanya 4% dari angkatan kerja disabilitas menganggur, atau  sekitar 414.000 orang.

Sri menilai data tersebut belum menggambarkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebab, katanya, pendataan tersebut menggabungkan sektor formal dan informal.

“Dari anggota APDL, 90% mereka bekerja mandiri, mulai dari keahlian pijat hingga membuat karya,” katanya.

Pada kesempatan berbeda, Menakertrans Hanif Dhakiri mengungkapkan sejauh ini pemerintah melalui Kemenakertrans telah mendorong realisasi porsi pekerja disabilitas di sektor formal. Terlebih, pemerintah pun menyiapkan keahlian dan keterampilan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

“Selain itu, kami juga mendirikan gerai informasi bursa kerja bagi disabilitas,” ungkapnya di sela acara pemberian bantuan BPJS TK terhadap para pekerja di Bandung.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kemenakertrans Maruli  Hasoloan membenarkan sejauh ini mayoritas penyandang disabilitas terserap oleh sektor informal. “Memang dari jumlah 96% itu, banyak yang dari wirausaha, namun kami ukur itu mereka semuanya bekerja itu yang terpenting,” ungkapnya.

Namun demikian, dia mengatakan saat ini Kemenakertrans terus mendorong sektor formal menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja disabilitas lewat sosialisasi. Persoalannya, kata Maruli, terkadang banyak lowongan kerja yang belum mampu dipenuhi keterampilan para penyandang disabilitas tersebut.

“Karena itu, yang prioritas bagi kami memperbesar pelatihan bagi mereka,” kata Maruli.

Terkait soal sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan perundangan, Maruli menyampaikan sejauh ini pihaknya senantiasa melakukan monitoring dan himbauan. “Kalau untuk sanksi belum ke sana arahnya, karena banyak soal yang harus dibereskan lebih dulu,” tegasnya.

 

 

Apps Bisnis.com available on: