Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 21 Agustus 2017

Pemerintah Dituntut Penuhi Hak Bekerja Untuk Disabilitas

Kahfi Rabu, 09/08/2017 11:33 WIB
Pemerintah Dituntut Penuhi Hak Bekerja untuk Disabilitas
Ilustrasi
Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG - Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia atau APDL meminta pemerintah mendorong perusahaan untuk memenuhi hak pekerja penyandang disabilitas.

Dalam ketentuan Undang-Undang No.8/2016 disebutkan tiap perusahaan swasta harus menyerap 1% tenaga kerja bagi pekerja disabilitas. Sedangkan untuk BUMN dan BUMD, porsi pekerja disabilitas minimal 2% dari jumlah pekerja.

Namun hingga kini, sebagaimana disampaikan Ketua Umum APDL Sri Agustini, perlakuan diskriminatif masih kerap terjadi di sektor formal tersebut. Dia menganggap kampanye terhadap hak disabilitas belum seluruhnya dipenuhi sektor formal.

Di sisi lain, telah terdapat perusahaan, khususnya pelat merah yang telah menyelaraskan penerimaan kerja bagi penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan konstitusi. “Mereka memang sudah ada yang menghapus persyaratan mengikat seperti sehat jasmani dan rohani, padahal para penyandang itu sehat sesehatnya,” kata Sri kepada Bisnis.com, kemarin (8/8/2017).

Untuk wilayah Jawa Barat, beberapa perusahaan pelat merah seperti PT KAI, PT BNI Tbk., dan PT Telkom telah membuka kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya. Mereka dipekerjakan sebagai operator hingga bagian pemasaran.

Sri menganggap jejak itu harus diikuti perusahaan lain, khususnya swasta. Karena, menurut perhitungannya, sejauh ini dari 100 orang disabilitas yang melamar kerja, hanya 10 orang diserap.

Persoalan lainnya, sewaktu para penyandang disabilitas telah berstatus pekerja di perusahaan, gaji dan upah berbeda. “Banyak kebijakan perusahaan yang diskriminatif, karena perusahaan hanya asal kasihan, tidak menurut undang-undang,” tambah Sri.

Sri juga menyinggung kebijakan perusahaan yang asal memecat pegawai disabilitas akibat kecelakaan di tempat kerja. “Alasan perusahaan karena tidak ada penempatan lain,” katanya.

APDL, menurut Sri, banyak melakukan advokasi terkait para penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja tersebut. “Tahun ini juga ada, ada yang kena amputasi tangan dan kaki, namun perusahaan belum bisa menerima kembali karena tidak sesuai standar inklusi,” tegasnya.

Dari data Kemenakertrans, terdapat penduduk disabilitas mencapai 21 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebesar  51,8%  merupakan angkatan kerja produktif.

Sedangkan jumlah pekerja disabilitas mencapai 96,1%. Hanya 4% dari angkatan kerja disabilitas menganggur, atau  sekitar 414.000 orang.

Sri menilai data tersebut belum menggambarkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebab, katanya, pendataan tersebut menggabungkan sektor formal dan informal.

“Dari anggota APDL, 90% mereka bekerja mandiri, mulai dari keahlian pijat hingga membuat karya,” katanya.

Apps Bisnis.com available on: