Jawa Barat - Bisnis.com
Jum'at, 15 Desember 2017

Upah Garmen 4 Daerah, Pemerintah Gunakan Diskresi

Hedi Ardia Minggu, 16/07/2017 12:40 WIB
Upah Garmen 4 Daerah, Pemerintah Gunakan Diskresi
Pekerja di pabrik garmen
Bisnis.com

Bisnis.com, BANDUNG - Untuk menyelesaikan kisruh upah pekerja sektor garmen di empat daerah di Jawa Barat, pemerintah provinsi setempat akan menggunakan diskresinya dengan menjadikan Inpres No 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja menjadi acuannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat Ferry Sofwan mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah diminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk segera menyelesaikan permasalahan upah buruh sebanyak 97.569 pekerja yang tersebar di Kota Depok, Bekasi, Kab Bogor dan Purwakarta.

"Saya mewakili gubernur menghadapi Wapres dan bertemu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong, Apindo pusat Hariyadi Sukamdani, Apindo Jabar dan Apindo empat daerah dan serikat pekerja. Intinya pak Wapres mendengarkan keluhan dari Apindo dan komentar serikat pekerja," katanya, kepada wartawan, Minggu (16/7/2017).

Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah, Wapres JK meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Hanya, solusinya tidak bisa menggunakan PP No 78/2015 tentang Pengupahan yang didalamnya mengatur pula sektor upah minimum provinsi.

Pasalnya, keempat daerah tersebut tidak ada kesepakatan mengenai nilai upah bahkan ada disparitas jauh antara Kota Bekasi dan Kab Purwakarta. Karena buntu, maka dicarikan cara lain dalam hal ini menggunakan Peraturan Menteri Perindustrian No 51/2013 tentang Industri Padat Karya.

"Ini kan diskresi satu hal yang harus diputuskan pemerintah melihat masalah seperti ini. Jadi hal-hal yang disampaikan Wapres dalam waktu tidak terlalu lama, Inpres No 9/2013 tentang upah khusus untuk industri padat karya tertentu akan direvisi," ucapnya.

Ferry mengungkapkan, harus ada upah khusus pada industri yang berkembang cepat, sementara industri garmen kriteria karena karyawannya banyak dan kebanyakan berada di wilayah yang upahnya diatas Rp3 juta. Atas dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan diskresi.

"Hanya untuk Kota Bekasi masih ada kontradiksi dengan serikat pekerja yang minta diatas UMK, sementara PUK siap dibawah UMK. Kira-kira angka tidak jauh dari yang diusulkan Apindo karena telah ada kesepakatan dengan serikat pekerja," ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu menyebutkan industri padat karya tertentu adalah industri yang memiliki tenaga kerja paling sedikit 200 orang. Kemudian, presentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%.

Adapun jenis industri padat karya meliputi enam jenis industri, antara lain industri makanan, minuman, tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur.

Apps Bisnis.com available on: