Jawa Barat - Bisnis.com
Selasa, 24 Oktober 2017

Impor Garam Konsumsi Dihentikan

Hedi Ardia Selasa, 13/06/2017 13:05 WIB
Impor Garam Konsumsi Dihentikan
Ilustrasi
Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) memastikan dalam empat bulan ke depan terhitung Juni hingga Agustus 2017 upaya impor garam dihentikan sementara waktu. Hal ini dimaksudkan agar penyerapan garam lokal maksimal.

Sekjen AIPGI Cucu Sutara mengatakan, importasi garam terakhir kali dilakukan oleh PT Garam pada Mei lalu sebanyak 75.000 ton. Setelah itu, belum ada lagi rencana impor karena harus melihat produksi petani lokal yang segera memasuki masa panen.

"Kalaupun ada impor garam industri untuk kepentingan usaha aneka pangan. Industri pangan belum bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri," katanya, kepada Bisnis, Selasa (13/6/2017).

Menurutnya, musim hujan pada tahun ini terbilang panjang dan dikhawatirkan akan mengganggu produksi garam yang dilakukan petani lokal. Tapi, Juni hingga Seprember diprediksi akan menjadi musim bagi petani untuk panen garam.

Apabila melihat pengalaman musim panen tahun sebelumnya, produktivitas garam yang dihasilkan setiap hektarnya bisa mencapai 70 ton dengan total luas lahan mencapai 126 hektar.

"Apabila tidak ada perubahan, maka kemungkinan besar total garam yang berhasil dipanen oleh petani lokal mencapai 1,7 juta ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi dalam negeri," paparnya.

Disinggung mengenai dugaan penyelewengan importasi garam yang dilakukan PT Garam, Cucu mengaku enggan berkomentar karena kasus tersebut sudah masuk dalam ranah aparat kepolisian.

Seperti dikethaui, pada Desember 2016, pemerintah menetapkan bahwa kebutuhan garam konsumsi nasional adalah 226.000 ton. Untuk melindungi kepentingan petani kecil, maka BUMN yang diperbolehkan pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi untuk kebutuhan nasional adalah PT Garam, yang kemudian mengajukan realisasi impor 75.000 ton.

Hanya, dalam praktiknya ditemukan penyimpangan dalam realisasi tersebut. Dalam pengusutan kasus yang dilakukan Mabes Polri, penyidik Bareskrim menemukan 1.000 ton garam industri yang sedang diolah menjadi garam konsumsi kemasan di empat gudang milik PT Garam di Gresik, Jawa Timur.

Tentu saja praktik tersebut, melanggar ketentuan Pasal 10 Permendag Nomor 125 tahun 2015 yang menyatakan bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain. Sementara yang dilakukan PT Garam, bukan hanya memperdagangkan, bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat.

Atas tindakan tersebut, Bareskrim Polri menetapkan Achmad Boediono selaku Direktur Utama PT Garam sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton ini.


Ia diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Apps Bisnis.com available on: