Jawa Barat - Bisnis.com
Jum'at, 15 Desember 2017

Iwa: Anggaran Pengawasan Pilkada Serentak Harus Masuk APBD-P 10 Kab/Kota

Wisnu Wage Jum'at, 05/05/2017 16:03 WIB
Iwa: Anggaran Pengawasan Pilkada Serentak Harus Masuk APBD-P 10 Kab/Kota

Bisnis.com, BANDUNG—Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan persoalan belum dianggarkannya anggaran pengawasan Pilkada Serentak 2017 di 10 kabupaten/kota Rp61 miliar bisa diselesaikan.

Iwa Karniwa mengatakan laporan yang masuk ke pihaknya 10 kabupaten/kota yang anggarannya pengawasannya belum sesuai usulan Bawaslu Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta.

“Pada saatnya, bagi yang belum dianggarkan, akan kami cegat saat evaluasi APBD Perubahan 2017 ke 10 daerah tersebut di provinsi. Jadi sisa kebutuhan anggaran harus masuk di APBD Perubahan mereka,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Jumat (5/5/2017).

Menurutnya masih tersisanya kekurangan anggaran pengawasan sebesar Rp61 miliar tidak akan mengganggu proses Pilkada Serentak 2017 yang sudah dimulai Agustus nanti. Iwa menilai anggaran yang sudah ada di APBD murni 2017 masih bisa dipakai terlebih dahulu. “Yang Rp61 miliar nanti perubahan, kan anggaran turunnya juga bertahap,” ujarnya.

Kekhawatiran Bawaslu Jabar jika ke-10 daerah ini tidak melakukan penganggaran diyakini Iwa bisa diantisipasi. Hal ini didasari bahwa kesepakatan penganggaran bersama ini sudah ada keputusan gubernur Jabar. “Pemerintah Provinsi bisa memasukan itu saat daerah mengajukan evaluasi anggaran, tenang saja,” tuturnya.

Dia memastikan anggaran untuk pengawasan pilkada serentak sudah menjadi kesepakatan bersama antara pihak penyelenggara pilkada dan pemerintah. Kebutuhan anggaran yang ada sudah melalui perumusan data, fakta dan kebutuhan di lapangan. “Itu sudah ada berita acaranya serta Kepgub-nya. Jadi ini sudah dibahas secara matang, pilkada serentak harus terus berjalan,” pungkasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar Harminus Koto mengatakan ke 10 daerah tersebut sampai saat ini belum menyediakan kebutuhan anggaran sesuai usulan dari Bawaslu Jawa Barat. "Kami tidak tahu alasan pasti apa penyebab 10 kabupaten/kota tersebut anggarannya kebutuhan pengawasannya tidak sesuai dengan usulan dari Bawaslu Jawa Barat," katanya.

Total kebutuhan angagran pengawasan untuk Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota adalah sebesar Rp162 miliar namun dia menghitung saat ini baru terpenuhi sekitar Rp103,77 miliar atau masih kekurangan sekitar Rp61 miliar.

Apps Bisnis.com available on: