Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 20 Agustus 2017

Anggaran Tak Cair, Seluruh Desa Ancam Mogok Pelayanan

Hedi Ardia Jum'at, 21/04/2017 19:42 WIB
Anggaran Tak Cair, Seluruh Desa Ancam Mogok Pelayanan
Ilustrasi
Antara

Bisnis.com, SOREANG - Sebanyak 270 kepala desa di Kab Bandung mengancam akan melakukan mogok pelayanan apabila hingga April 2017 Pemkab Bandung tak kunjung mencairkan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Kepala Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin, Alo Sobirin mengatakan, hingga pertengahan April Pemkab Bandung belum juga mentransfer anggaran. Mereka beralasan, karena pihak desa belum meyerahkan dokumen lampiran pelantikan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) disetiap desa. Akibatnya, seluruh desa tak memiliki anggaran untuk pembangunan dan operasional.

"Kami kesulitan dana untuk operasional pelayanan. Untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan lainnya, sampai-sampai kami harus berhutang dulu. Apalagi kami juga kan tidak boleh melakukan pungutan apa-apa,"kata Alo kepada wartawan, Jumat, (21/4/2017).

Menurutnya, para kades tidak bermaksud untuk menunda penyerahan lampiran pelantikan SOTK. Tapi, apabila para Kades melakukan pelantikan SOTK bisa mengakibatkan pelanggaran hukum.

Karena meskipun Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2017 telah disahkan, tapi payung hukum dibawahnya berupa Peraturan Bupati (Perbup)nya belum ada. Kalaupun tetap dipaksakan, tetap saja pelantikan SOTK itu tidak sah.

"Kalau tidak ada Perbup, kami tidak berani melakukan pelantikan. Sekarang juga ada beberapa kecamatan yang telah melakukan pelantikan. Seperti di Kutawaringin ini ada tujuh desa yang sudah, itu tetap saja tidak sah,"ujarnya.

Sebenarnya, keterlambatan pencairan ADPD ini, bukan terjadi kali ini saja. Melainkan setiap tahun juga seperti ini, rata-rata pencairan ADPD tidak pernah diawal tahun, melainkan setelah empat atau lima bulan kemudian. Soal penyebabnya, ia mengaku tak mengetahui.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 26 ayat 3 huruf c menyebutkan negara memiliki kewajiban membayarkan upah kepada desa setiap bulan dengan nominal minimal sama dengan UMK.

Kemudian, Kades perangkat desa mendapatkan jaminan kesehatan dan tunjangan jabatan. Selain itu, negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat juga harus memberikan perlindungan hukum kepada Kades atas kebijakan yang telah dibuatnya.

"Tapi pada kenyataanya, banyak kewajiban negara yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Yah itu salah satunya, gaji atau upah yang kami terima tidak setiap bulan, melainkan menunggu ADPD cair,"ujarnya.

Para Kades ini mengancam akan melakukan mogok pelayanan pada Mei mendatang. Itu wajar terjadi, karena meskipun memiliki peran vital di masyarakat tapi keberadaannya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung, Yudi Haryanto membantah jika Perbup pelantikan SOTK desa ini belum ada. Bahkan, kata dia, Perbup ini telah rampung sekitar sebulan lalu. Sehingga, pelantikan SOTK bisa secepatnya dilakukan oleh kecamatan masing-masing.

"Perbup soal SOTK desa itu sudah ada sebulan lalu dan sudah disosialisaasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Bahkan sudah ada kecamatan yang melantik SOTK desanya, seperti di Cicalengka dan Kutawaringin, nah yang Kutawaringin itu saya juga menghadirinya,"paparnya.

Apps Bisnis.com available on: