Jawa Barat - Bisnis.com
Jum'at, 09 Desember 2016

Massa Bersenjata Halangi Polisi Saat Penangkapan Pembalak Liar

Newswire Rabu, 30/11/2016 19:33 WIB
Massa Bersenjata Halangi Polisi Saat Penangkapan Pembalak Liar

PEKANBARU--Sekitar 80 orang tak dikenal dan bersenjata tajam menghadang personel Kepolisian Resor Kuantan Singingi saat akan melakukan penangkapan pelaku pembalakan liar di Kawasan Suaka Margastwa Bukit Rimbang Baling.

Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Rabu mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat sejumlah personel Polsek Singingi Hilir berusaha mendalami laporan aktivitas pembalakan liar di wilayah setempat.

"80-an orang bersepeda motor dan bersenjata tajam menghalangi dan mengancam petugas saat akan melakukan penangkapan," kata Guntur.

Bahkan salah seorang anggota Polisi hampir terluka akibat berusaha mengamankan barang bukti berupa mobil bermuatan kayu gelondongan hasil pembalakan liar.

Guntur menuturkan peristiwa yang terjadi medio November lalu berawal dari pengintaian personel Polsek Singingi Hilir bersama sekuriti RAPP terkait adanya aktivitas pembalakan liar.

Petugas mencurigai adanya truk-truk yang sering ke luar masuk membawa kayu dari Bukit Limbang Baling.

Saat dilakukan pengintaian pada malam hari, terlihat truk berukuran besar kedapatan sedang mengangkut kayu dari kawasan konservasi. Petugas yang sudah melakukan pengintaian langsung melakukan penangkapan.

Namun, karena kondisi gelap, sejumlah pelaku berhasil kabur. Sementara truk terperosok karena supir membanting stir dan kelebihan muatan.

"Dari penyergapan itu polisi hanya menangkap seorang supir berinisial Sp yang langsung dibawa ke Mapolsek untuk pemeriksaan intensif," ujarnya.

Keesokan harinya, polisi kembali mendatangi tempat kejadian perkara dengan maksud mengamankan satu truk yang terperosok.

Pada saat itulah petugas dihadang puluhan massa tidak dikenal dengan membawa serta senjata tajam dan melakukan penghadangan.

Tidak ingin terjadi kericuhan, polisi meninggalkan lokasi dan meminta bantuan jajaran Polres Kuantan Singingi. Selang beberapa waktu kemudian, 60 personel Polres Kuantan Singingi bersenjata lengkap, sementara massa yang diduga dari Desa Kuntu, Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Kampar atau berbatasan langsung dengan TKP telah membubarkan diri.

Truk tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Meski begitu, cukup disayangkan karena petugas hanya mengamankan seorang supir. Padahal dari pengungkapan tersebut polisi harusnya dapat membongkar mafia perambahan hutan yang lebih besar dibanding hanya supir.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Antara dari sejumlah warga setempat, keberadaan para pembalakan liar yang tanpa ampun merambah hutan berlangsung cukup lama dan masif.

Bahkan, sejumlah toke atau pemodal berkantong tebal mendirikan lokasi pengolahan kayu gelondongan diduga hasil pembalakan liar di kawasan tersebut secara bebas. Pembalakan liar di Riau menjadi musuh utama institusi Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

PELANGGARAN HGU
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan indikasi pelanggaran hak guna usaha (HGU) pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Hilir, Sumatra Selatan.

"Kami menemukan indikasi pelanggaran yang perlu didalami ke areal perusahaan," kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, San Afri Awang, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

HGU lahan yang ditemukan indikasi pelanggaran tersebut masuk ke areal PT. Dinamika Graha Sarana (DGS) sebagai anak perusahaan dari PT Tunas Baru Lampung, Tbk.

DGS merupakan pemegang izin pelepasan kawasan hutan untuk tanaman tebu sesuai Keputusan Menteri Kehutanan SK.249/Menhut-II/2012 dengan luas 39.553,16 hektare.

Pelepasan kawasan hutan untuk tanaman tebu ternyata disalahgunakan untuk kebun sawit. Bahkan, HGU yang diterima DGS diberikan kepada perusahaan lain yaitu PT. Samora Usaha Jaya (SUJ) seluas 27 ribu hektare.

Areal SUJ hampir seluruhnya gambut yang pada 2015 sebagian dalam keadaan terbakar dan menurut peta indikatif Badan Restorasi Gambut areal tersebut harus diselesaikan restorasinya.

Awang menjelaskan lahan gambut tersebut sudah diolah, dibuat kanal-kanal baru dan tidak ditemukan adanya pengaturan air pada kanal-kanal tersebut.

KLHK juga telah melakukan inspeksi mendadak pada 26 November 2016 ke daerah Kabupaten Ogan Komering Hilir dan menemukan indikasi pelanggaran karena DGS mengubah izin peruntukan tebu menjadi kelapa sawit.

Lahan yang disiapkan untuk ditanami sawit oleh DGS tahun ini adalah 4.500 hektare yang dibagi dalam dua blok, yaitu blok I seluas 500 hektare dan blok II 4.000 hektare.

"Ditanam mulai Agustus 2016 menggunakan bibit sawit sembilan bulan," ungkap Awang.

KLHK akan melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan bahan keterangan.

"Perusahaan juga akan di-treatment sesuai aturan perundang-undangan," ucap Awang.

KLHK sendiri mempunyai kewenangan terkait dengan UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Penataan Ruang, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Kami sedang dalam tahap pengumpulan bahan keterangan dalam rangka proses penyelidikan. Kami juga akan melihat instrumen hukum apa yang bisa diterapkan," kata Dirjen Penegakkan Hukum, KLHK, Rasio Ridho Sani.

Apps Bisnis.com available on:    
Ayo cek artikel "Writing Contest: Hemat Energi Secara Total" berhadiah hampir Rp100 juta yang lolos seleksi tahap awal di sini! Share artikel favorit Anda dan vote sebanyak-banyaknya!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!