Jawa Barat - Bisnis.com
Jum'at, 09 Desember 2016

Ini Alasan MKD Lengserkan Ade Komarudin Dari Kursi Ketua DPR

Newswire Rabu, 30/11/2016 16:15 WIB
Ini Alasan MKD Lengserkan Ade Komarudin dari Kursi Ketua DPR

JAKARTA--Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan memberhentikan Ade Komaruddin dari jabatan sebagai ketua DPR karena terbukti melakukan pelanggaran sedang.

"Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR RI, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan," kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan keputusan itu dalam rapat di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa MKD memutuskan mengakumulasi kedua pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Ade menjadi pelanggaran sedang dalam rapat pleno hari ini.

Dia merinci pelanggaran ringan yang dilakukan Ade antara lain pelanggaran etika karena memindahkan posisi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara yang awalnya merupakan mitra Komisi VI menjadi mitra Komisi XI DPR.

Berdasarkan nomenklaturnya, Kementerian BUMN serta BUMN adalah mitra kerja Komisi VI DPR RI.

Pelanggaran kedua Ade berupa pelanggaran etika ringan karena dianggap memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.

MKD memutuskan Ade melakukan dua pelanggaran ringan dan kemudian mengakumulasinya menjadi pelanggaran sedang.

MKD juga membantah keputusan pemberhentian Ade Komarudin dari posisi Ketua DPR berkaitan dengan penggantian jabatan dari Ade ke Setya Novanto.

"Tidak ada kaitannya dalam proses mempercepat atau tidak mempercepat. Kami memang sudah menjadwalkannya," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan bahwa keputusan pemberhentian Ade Komarudin memang dilakukan karena adanya akumulasi sanksi.

Sudding menjelaskan, terdapat tiga opsi sanksi yang sedianya dapat diberikan kepada Ade, yakni pemindahan dari alat kelengkapan dewan (AKD), pemberhentian jabatan sebagai anggota dan pemberhentian jabatan di AKD.

Opsi terakhir, lanjut dia, diambil lantaran posisi Ade yang memegang jabatan di AKD sebagai Ketua DPR. "Kami hanya bekerja sesuai aturan MKD," ujar Sudding.

MKD memutuskan memberhentikan Ade Komaruddin dari jabatan sebagai ketua DPR karena terbukti melakukan pelanggaran sedang.

"Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR RI, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan," kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad.

TAK DIBELA GOLKAR
Partai Golkar mengisyaratkan tidak memberikan pembelaan terhadap kadernya, yang Ketua DPR, Ade Komarudin, terkait putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memberikan sanksi sedang sekaligus memberhentikan dia dari jabatan sekarang di DPR.

MKD membantah penghentian Komaruddin itu terkait keinginan Partai Golkar mengembalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Setya Novanto, ke kursi kepemimpinan puncak DPR.

Novanto sebelumnya diberhentikan dari posisinya sebagai ketua DPR karena kasus "papa minta saham" di PT Freeport Indonesia yang dinilai melanggar etika jabatan anggota dan juga pimpinan DPR. Saat itu, Partai Golkar sangat getol membela Novanto agar jangan sampai dicopot.

"Saya sudah bertemu dua kali dengan saudara Akom kemarin tidak membicarakan masalah ini," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Markham, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

MKD memutuskan memberhentika Komarudin dari posisi ketua DPR karena dinilai melakukan akumulasi pelanggaran sedang.

Pelanggaran sedang itu merupakan akumulasi dari dua pelanggaran ringan, yaitu pertama pelanggaran etika karena memindahkan posisi beberapa BUMN yang mendapat penyertaan modal negara, yang awalnya mitra Komisi VI menjadi mitra Komisi XI DPR.

Kedua yaitu pelanggaran etika ringan karena dianggap memperlambat proses pembahasan RUU tentang Pertembakauan.

Mengenai tudingan Komaruddin tidak dibela Partai Golkar, Markham mengatakan, situasi pada kasus Novanto dan Komaruddin berbeda. "Kalau saudara Novanto khan ramai banget, kalau ini khan nggak ramai," kata dia.

Lebih jauh dia menekankan, keputusan Partai Golkar mengganti Komaruddin dengan Novanto itu tidak ada kaitan langsung dengan putusan MKD.

"Persoalan di MKD itu proses tersendiri. Terkait putusan MKD ini DPP Golkar akan mempelajari, sedangkan implikasinya kepada DPR kami serahkan ke pimpinan fraksi," jelas dia.

Apps Bisnis.com available on:    
Ayo cek artikel "Writing Contest: Hemat Energi Secara Total" berhadiah hampir Rp100 juta yang lolos seleksi tahap awal di sini! Share artikel favorit Anda dan vote sebanyak-banyaknya!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!