Jawa Barat - Bisnis.com
Selasa, 17 Oktober 2017

Pemprov Jabar Siap Hadapi Gugatan Terkait UMK 2017

Wisnu Wage Kamis, 24/11/2016 15:17 WIB
Pemprov Jabar Siap Hadapi Gugatan Terkait UMK 2017
Ilustrasi
Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG--Pemprov Jabar siap menghadapi gugatan buruh maupun pengusaha paska penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017.

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ferry Sofwan mengaku keputusan ini kemungkinan mendapat penolakan namun pihaknya siap meladeni adanya gugatan dari pihak serikat kerja maupun dari perusahaan.

Gugatan lahir dari Apindo maupun serikat pekerja yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Sebenarnya terkait keputusan dewan pengupahan sudah berdasarkan peraturan yang legal, termasuk dengan menjalankan amanat PP 78/2015.

"Kami terbuka untuk aspirasi, termasuk dengan yang menolak PP 78. Tapi jika ke provinsi kurang tepat, pemerintah pusat siap untuk didemo," paparnya, Kamis (24/11/2016).

UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang mengakomodir kewajiban perhitungan UMK berdasarkan kehidupan hidup layak (KHL) pun dikabarkan akan ada perubahan berdasarkan rencana prolegnas.

"Kita tunggu saja karena kalau itu direvisi akan berpengaruh pada aturan turunannya,"ujarnya

Sementara itu, usai penetapan tersebut pelaku usaha harus menjalankan penetapan tersebut mulai 2017 mendatang. Namun yang kedua, terkait dengan PP 78/2015 tentang pengupahan, perusahaan pun akan didorong untuk menerapkan struktur dan skala upah setelah dua tahun PP 78/2015 ditetapkan pada September 2015 silam.

"Perusahaan akan didorong untuk menerapkan struktur dan skala upah karena UMK kan hanya untuk pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun, yang lebih dari 1 tahun bisa di atas UMK karena ada stuktur dan skala upah ini. Jadi kedepan hal ini akan kita kembangkan,"pungkasnya.

Apps Bisnis.com available on: