Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 22 Oktober 2018

Aher Beberkan Resep Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-turut

Wisnu Wage Rabu, 21/09/2016 13:12 WIB
Aher Beberkan Resep Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-turut
Aher meraih penghargaan yang diberikan langsung Presiden RI berkat prestasinya mempertahankan opini WTP

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan yang diberikan langsung Presiden RI berkat prestasinya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut - turut (Tahun Anggaran 2011 - 2015).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima langsung penghargaan tersebut dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (20/09/2016).

Atas pencapaian itu, di hari yang sama pada acara Talkshow bertajuk "Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Permasalahan dan Solusi", bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jl.Wahidin raya No.1 Jakarta Pusat, Gubernur Aher membagi pengalamannya atas upayanya mempertahankan WTP di Jabar.

Jawa Barat merupakan Provinsi yang wilayahnya luas, serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Sehingga berbagai gejolak pun kerap kali terjadi. Namun pada kondisi tersebut, WTP tetap mampu dipertahankan. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat contoh, dan motivasi bagi Provinsi lain di Indonesia agar mengikuti prestasi yang diraih Jabar.

Gubernur mengatakan, bertahannya perolehan WTP tersebut merupakan upaya kolektif jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus manfaat yang dihasilkan dari pengolahan keuangan tersebut.

"Kita mengucap syukur, Alhamdulillah upaya (mempertahankan WTP) dilakukan bersama - sama, strateginya adalah komitmen. Kita berkomitmen dengan seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat, dengan semua dinas, semua OPD, semua biro kita berkomitmen bahwa kita harus mempertahankan WTP dengan baik apapun keadaannya," katanya dalam rilis humas, Rabu (21/9/2016).

"Dengan komitmen tersebut kira membuat regulasi, membuat aplikasi untuk barang dan jasa, untuk keuangannya, kita sediakan SDM nya. Alhamdulillah lima tahun berturut - turut kita raih WTP berturut - turut," ucapnya.

Meski sistem akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah berbasis akrual. Ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem akrual diterapkan baik pada penyajian laporan keuangan, juga pada pengolahan perakuntansian. Dengan manfaat, memberikan gambaran yang paling paripurna atas posisi keuangan Pemerintah Daerah, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerjanya.

Melihat dinamisnya sistem akutansi saat ini, Gubernur mengatakan pihaknya juga mengupayakan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan. Seperti merekrut dan menyekolahkan Akuntan, menambah kuota PNS pada bidang keuangan, dengan konsentrasi akuntansi.

Upaya tersebut dilakukan agar Jabar tak kekurangan SDM dalam mengelola keuangan, dan pelaporan keuangam dengan sebaik - baiknya.

"Penilaian kepada Provinsi, termasuk Kabupaten/ Kota tidak hanya penilaian keuangan dalam arti laporan yang berakhir dengan status WTP. Pada saat yang bersamaan juga akan dipersoalkan akan dilihat kinerjanya, jadi WTP dari sisi keuangan kegunaannya ada tidak? Output outcome nya ada tidak," Ujar Aher.

Aher pun ingin pengelolaan keuangan di Jawa Barat tepat guna dan tepat manfaat.
"Yang kami inginkan secara keuangan kami WTP, secara output outcome (manfaat) juga kami terima. jadi saat penggunaan keuangan tidak ada penyimpangan, kegunaannya pun prima," harapnya.

Kedepannya pun, Gubernur menargetkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan, juga mendorong kabupaten/ kota, juga instansi - instansi di wilayahnya untuk juga meraih, dan mempertahankan prestasi serupa.

Terkait penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, terdapat sebanyak 37 entitas pelaporan keuangan yang lima kali berturut - turut WTP dan mendapatkan penghargaan, jumlah tersebut meliputi; 22 Kementerian/ Lembaga, 3 Pemerintah Provinsi, 8 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota.