Jawa Barat - Bisnis.com
Sabtu, 18 Agustus 2018

Ingin Kejar WTP, 20% Aset Pemkot Bandung Mulai Terdata

Adi Ginanjar Maulana Kamis, 15/09/2016 08:54 WIB
Ingin Kejar WTP, 20% Aset Pemkot Bandung Mulai Terdata
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil
Diskominfo

Bisnis.com, BANDUNG--Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil memberikan pengarahan pada acara penguatan tupoksi camat dan lurah serta pelimpahan sebagian kewenangan wali kota dalam bidang pertanahan yang ada dalam Perwal Nomor 185 Tahun 2015, bertempat di Swagi Ballroom The Papandayan Hotel Kota Bandung, Rabu (13/9/2016).

Dalam arahannya, Ridwan menjelaskan, untuk hal bidang pertanahan, tiap kewilayahan harus memiliki help desk.

“Jadi pas lurah dan camat bingung terhadap pertanyaan di bidang pertanahan, hari itu juga bisa nelepon untuk meminta jawaban yang kurang dipahami dan bisa menjawab kepada siapaun yang bertanya. Sehingga jangan sampai lurah dan camat ini terdesak oleh layanan dan menafsirkan sendiri yang akhirnya menjadi permasalahan,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini Kota Bandung mempunyai sekitar 6.000 aset harus dibereskan, guna mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kota Bandung ini penghargaannya sudah banyak, kecuali WTP yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena registrasi tanah dan aset masih berantakan. Nah 6.000  aset  terus dikejar oleh tim DPKAD untuk dibereskan. Alhamdulilah bulan ini sudah 20% sudah tercapai, dari Rp13 triliun kata BPK yang belum jelas status kepemilikannya," jelas Ridwan.

Maka dari itu, setiap minggu wali kota turun ke wilayah untuk mengecek aset milik pemerintah. Sebab, menurutnya, saat ini masih banyak aset yang belum banyak dicek oleh aparat kewilayahan.

"Nanti kalau saya temukan aset yang kosong akan dijadikan tempat yang bermanfaat, seperti kantor lurah, balai RW, dan lainnya. Intinya tidak boleh ada lahan nganggur, karena lahan nganggur potensi di manipulasi,” ujarnya.

Selain mengenai aset pemerintah, yang harus dibereskan tahun ini yaitu percepatan e-ktp dan akte kelahiran.

“Tinggal setengah bulan lagi dead eline kita harus beres. Hal ini tidak boleh telat. Dalam percepatan nantinya tidak perlu ada pengantar apapun, cukup kartu keluarga, itu keputusan dari Mendagri,” jelasnya.