Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 20 Agustus 2018

Ini Penyebab Pemda Kesulitan Penuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau

Maman Abdurahman Jum'at, 03/06/2016 12:57 WIB
Ini Penyebab Pemda Kesulitan Penuhi Batas Minimal Ruang Terbuka Hijau
Ilustrasi
Bisnis

Bisnis.com, CIREBON-- Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cirebon, Agung Setdjiono menyatakan perlu ada peninjauan ulang klasifikasi jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Permen PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasalnya pada aturan tersebut yang masuk kriteria sebagai RTH adalah ruang terbuka yang status lahannya milik pemerintah sehingga menyulitkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyediakan jumlah minimal RTH sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Agung mencontohkan jumlah RTH publik di Kota Cirebon yang saat ini masih sekitar 9% merupakan ruang terbuka yang status kepemilikannya milik Pemkot Cirebon padahal masih banyak ruang terbuka hijau milik masyarakat akan tetapi tidak masuk dalam hitungan RTH sesuai yang tercantum Permen PU 5/2008.

“Jika dihitung secara keseluruhan ruang terbuka hijau di Kota Cirebon saat ini sudah mencapai 50%,” katanya, Jumat (3/6/2016).

Agung mengungkapkan ada banyak ruang terbuka milik masyarakat yang tidak terhalang bangunan yang ditanami pohon-pohon produksi seperti mangga dengan sistem tumpangsari akan tetapi area itu tidak bisa diklaim sebagai RTH.

“Dengan aturan yang ada saat ini Pemda harus terlebih dulu membebaskan lahan milik masyarakat agar bisa diklaim sebagai RTH,” ujarnya.

Agung menambahkan harusnya RTH dilihat dari dua aspek yaitu aspek fungsi dan kepemilikan karena akan berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan RTH dalam sebuah kota. “Jika dilihat secara fungsi RTH di Kota Cirebon telah lebih dari jumlah minimal, tapi dari aspek kepemilikan jumlah RTH masih kurang,” tambahnya. (k3)