Jawa Barat - Bisnis.com
Senin, 28 Mei 2018

Mitra Usaha Uber & Grab Bakal Dapat Insentif

Yudi Supriyanto & Hadijah Alaydrus Rabu, 27/04/2016 19:36 WIB
Mitra Usaha Uber & Grab Bakal Dapat Insentif

JAKARTA—Mitra usaha perusahaan penyedia jasa layanan angkutan umum secara dalam jaringan akan mendapatkan insentif pajak setelah berbadan hukum dan segala persyaratan lainnya sebagai perusahaan angkutan umum dipenuhi. 


Direktur Lalu Lintas dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana menuturkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berlaku secara keseluruhan.

“Udah pasti,” kata Cucu, Jakarta, Rabu (27/4).

Dia menambahkan, peraturan menteri dalam negeri tersebut tidak berlaku untuk mitra usaha penyedia jasa layanan angkutan umum jika judulnya khusus untuk angkutan tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 yang diliat Bisnis, pengenaan pajak pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% dari dasar pengenaan PKB yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini.

Dalam pasal yang sama, yakni pasal 8, pada ayat selanjutnya – pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) angkutan umum orang juga ditetapkan 30% dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini.

Terkait dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) para mitra usaha perusahaan penyedia angkutan umum secara daring, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyatakan STNK kendaraan para mitra usaha tersebut dapat berupa nama perusahaan dengan cq nama pribadi.

Adapun antara perusahaan penyelenggara angkutan umum yang menjadi mitra perusahaan penyedia angkutan umum secara daring dengan para pemilik kendaraan pribadi nantinya akan ada perjanjian yang ditandatangani di atas materai.

Oleh karena itu, apabila nantinya ada apa-apa, yang menjadi patokan adalah perjanjian itu. Kemudian, dalam pernyataan tersebut juga nantinya bila pemilik kendaraan keluar dari koperasi, STNK dapat kembali menjadi nama pribadi.

Dalam perubahan nama dalam STNK dari pribadi ke perusahaan dengan cq nama pribadi, dia menuturkan, nantinya akan dikenakan biaya. Hal tersebut, menurutnya, merupakan hal yang biasa. Hanya saja dalam perubahan tersebut jangan sampai ada pungutan liar.

Terkait hal tersebut, dia menuturkan, telah membuat surat kepada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) agar tidak ada yang bermain.

Apps Bisnis.com available on: