Jawa Barat - Bisnis.com
Rabu, 18 Oktober 2017

AS Serahkan Proposal Pengetatan Sanksi Korut Kepada DK PBB

Newswire Jum'at, 26/02/2016 11:34 WIB
AS Serahkan Proposal Pengetatan Sanksi Korut Kepada DK PBB
Kim Jong Un
Reuters

Bisnis.com, JAKARTA—AS menyerahkan draf proposal pengetatan sanksi atas Korea Utara kepada Dewan Keamanan PBB setelah negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un itu melakukan percobaan nuklir bulan lalu. 
 
Draf tersebut menyatakan negara anggota PBB mesti melakukan inspeksi terhadap semua kargo yang melewati negara terkait yang menuju atau berasal dari Korea Utara (Korut). Pengecekan dilakukan untuk mencari apakah ada barang-barang ilegal. Ketentuan ini sebelumnya hanya berlaku jika negara terkait sudah memiliki bukti lebih dulu akan adanya barang ilegal yang diangkut.
 
Proposal ini juga menutup celah dalam embargo senjata PBB terhadap Pyongyang dengan mengembargo seluruh senjata yang diimpor dan diekspor. Selain itu, pengiriman barang yang dapat berkontribusi tidak langsung terhadap perkembangan militer Korut dapat dicegah, misalnya truk yang dapat dimodifikasi menjadi kendaraan militer.
 
Hal lain yang dicantumkan adalah larangan terhadap persediaan alat penerbangan dan bahan bakar roket, persetujuan bagi negara anggota PBB untuk mengeluarkan diplomat Korut yang terlibat dalam aktivitas ilegal, serta memasukkan 17 individu dan 12 instansi Korut dalam daftar hitam. Instansi dalam poin terakhir termasuk National Aerospace Development Agency (NADA) yang bertanggung jawab terhadap percobaan roket baru-baru ini.
 
Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power mengatakan jika disetujui maka proposal ini akan menjadi sanksi terberat yang dijatuhkan Dewan Keamanan (DK) PBB dalam waktu lebih dari dua dekade. 
 
Sebelum proposal disampaikan, AS mengajak China untuk membahasnya lebih dulu. Pembahasan berlangsung selama tujuh minggu. China merupakan tetangga dan sekutu utama Korut, yang sudah berada dalam sanksi PBB sejak 2006.
 
Beberapa anggota DK PBB memperkirakan akan ada pertemuan pada Sabtu pekan ini untuk menyetujui draf tersebut. Namun, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Petr Iliichev menyatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mempelajari proposal itu dan voting paling cepat dilakukan pekan depan. 

Apps Bisnis.com available on: