Jawa Barat - Bisnis.com
Kamis, 22 November 2018

Perusahaan Diminta Segera Miliki Struktur Dan Skala Upah

Hedi Ardia Senin, 14/12/2015 11:26 WIB
Perusahaan Diminta Segera Miliki Struktur dan Skala Upah
Ilustrasi
Antara

Bisnis.com, CIMAHI - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Cimahi mendesak para pengusaha untuk segera melaksanakan aturan soal struktur dan skala upah sebagaimana diatur PP No 78/2015.

Kepala Disnakertransos Kota Cimahi Hendra WS mengatakan, saat ini jumlah perusahaan yang memiliki struktur dan skala upah bagi pekerjanya masihlah sedikit. Apabila, hal ini tak kunjung dihiraukan, maka perusahaan akan kena sanksi administrasi.

"Kalau sebelmnya ada yang buat dan ada yang tidak. Sekarang ini semua wajin karena ini PP sanksinya administratif yakni pencabutan ijin usaha," katanya, kepada wartawan, Senin (14/12/2015).

Menurutnya, skema struktur dan skalah upah wajin dilampirkan agar buruh sejahtera dan profuktifitasnya meningkat serta kinerja perusahaan terus tumbuh. Untuk menciptakan skema itu, perlu ada kesamaan pandangan antara pekerja dan perusahaan.

Pemberian upah dengan batas minimal UMK diperuntukan bagi pekerja denngan masa kerja dibawah satu tahun, sedangkan di atas itu, maka si pekerja harus mendapatkan skema struktur dan skala upah.

Lebih lanjut disampaikannya, kompleksitas tenaga kerja di Cimahi sangatlah besar karena penyerapan tenaga kerja sangat sedikit akibat tak sebandingnya antara jumlah angkatan kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

"Tantangan ke depan saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) produk Cimahi harus bisa bersaing. Untuk itu, perusahaan dan pekerja harus sama-sama enak," ujarnya.

Bagi perusahaan yang keberatan dengan penetapan UMK 2016, sesuai regulasi yang ada perusahaan tersebut masih diberi waktu hingga 21 Desember 2015 untuk mengajukan penanggauhan UMK 2015 dengan menyampaikan alasan dan persyaratannya.

"Penangguhan UMK ini harus disepakati oleh pekerja dan pengusaha. Selain itu, harus melampirkan laporan audit akuntan publik dua tahun terakhir. Kalau dianggap memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut harus kembali mengacu UMK 2015," ucapnya.

Kepala Bagian Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Teguh Khasbudi menyebutkan, saat ini baru ada enam perusahaan di Jabar yang telah mengajukan penangguhan UMK 2016 dan di 2015 ada 108 perusahaan yang menangguhkan UMK.

"Kebanyakan perusahaan tersebut ada di Karawang dan Bekasi. Sedangkan untuk Cimahi, tahun sebelumnya enggak ada yang mengajukan berarti kondisi ekonomi yang terjadi selama ini tahun ini memang dampaknya parah," ujarnya.