Jawa Barat - Bisnis.com
Sabtu, 24 Februari 2018

Kemenkominfo Tertibkan Nomor Ilegal Melalui Sistem Registasi

Agne Yasa Minggu, 13/12/2015 13:17 WIB
Kemenkominfo Tertibkan Nomor Ilegal Melalui Sistem Registasi
Ilustrasi

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mulai menertibkan keberadaan nomor ilegal dengan mewajibkan registrasi simcard sesuai pemilik nomor.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo RI, Ismail Cawidu mengatakan terdapat dua sasaran dalam hal ini.

Pertama, kepada para distributor dari berbagai operator dan sub distributor agar memiliki id khusus dari operator, untuk memasukkan nomor perdana ke handphone sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik nomor.

"Operator seluler sudah membuat sistem sehingga jika orang memasukkan nomor itu, sudah terhubung dengan sistem, jadi akan diketahui kapanpun nomor dimasukkan di mana," ujar Ismail di Bandung pada Sabtu (12/12/2015).

Kedua, Kemenkominfo juga menghimbau kepada publik, agar ketika membeli kartu nomor perdana, harus mau menyerahkan KTP asli kepada penjual untuk dilakukan registrasi.

"Karena selama ini, ada yang takut dan tidak mau, kenapa harus disertakan supaya negara bisa melindungi ketika terjadi kasus dengan nomor itu," ujarnya.

Ismail mengungkapkan selama ini hampir semua kasus penipuan yang terjadi, seperti dari mama minta pulsa, terorisme, perdagangan ilegal, semuanya menggunakan nomor yang tidak diregistrasi sesuai pemiliknya karena takut ditelururi.

"Kalau ini terjadi terus akan repot," ujarnya.

Ismail menambahkan dari segi pertumbuhan simcard atau nomor handphone, secara kuantitas sangat tinggi namun secara kualitas tidak punya data.

Menurutnya, hal ini juga akan menyulitkan operator seluler dalam menyediakan layanan yang tepat dan baik berdasarkan segmentasi yang tepat, jika tidak mengetahui siapa pelanggannya. Ismail mengungkapkan sebagian besar nomor simcard ilegal atau tidak teregistrasi sesuai pemiliknya ada di nomor simcard dengan layanan prabayar yang bisa habis sekali beli.

"Dari 320 juta pengguna simcard, lebih dari separuhnya itu belum teregistrasi dan tersebar di seluruh operator," ujarnya.

Menurutnya hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum yang ada dengan baik.

"Seluruh operator sepakat dengan Kemenkominfo membentuk sistem untuk registrasi tersebut, di 15 Desember mulai pukul 00.00 WIB.
Bagi nomor existing, secara bersamaan namun diutamakan yang kartu perdana baru," ujarnya.

Ismail menambahkan hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23/2005, yaitu kewajiban bagi seseorang yang ingin menikmati jasa telekomunikasi harus menyerahkan data untuk didata dan ada kewajiban operator untuk memelihara data tersebut.

Adapun sistem registrasi untuk mencegah nomor ilegal ini sebagai salah satu upaya mencegah konten negatif, kejahatan, terorisme. Selain itu, Kemenkominfo juga memiliki progam lain seperti internet sehat, literasi media, dan terus bekerja sama dengan berbagai pihak di seluruh Indonesia.

"Kita tidak boleh melakukan pembatasan nomor karena negara demokrasi, tidak apa-apa punya 10 nomor yang penting teregistrasi sehingga jika terjadi apa-apa bisa ditelusuri," pungkasnya. (k5)

Apps Bisnis.com available on: