Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 27 Mei 2018

Sertifikasi Hotel Perlu Penyesuaian

Tegar Arief Rabu, 15/04/2015 07:05 WIB
Sertifikasi Hotel Perlu Penyesuaian
Hotel Vio Pasteur Meeting Room (Istimewa)

JAKARTA – Pelaku industri perhotelan masih butuh penyesuaian untuk mengikuti sertifikasi hotel sebagaimana diatur dalam Permenparekraf No. 1/2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Wiryanti Sukamdani mengatakan pelaku industri perhotelan kesulitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk lolos sertifikasi tersebut sehingga mayoritas hotel belum melakukan sertifikasi.
“Masih sangat minim yang sudah sertifikasi. Masalahnya untuk bisa klasifikasi saja hotel itu harus memenuhi banyak persyaratan,” katanya kepada Bisnis di sela-sela pengukuhan pengurus pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Selasa (14/4/2015).
Persyaratan sertifikasi adalah perusahaan harus melaporkan konfirmasi kepemilikan, pengajuan permohonan, kesepkatan biaya, kontrak, audit tahap pertama, perbaikan hasil audit tahap pertama, audit tahap kedua, perbaikan hasil audit taha kedua, dan penerbitan sertifikat.
Padahal, imbuh Yanti, sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan klasifikasi atau penggolongan hotel serta melakukan standarisasi usaha sesuai dengan tingkatan hotel, yakni hotel berbintang atau non bintang.
“Memang melalui tahapan-tahapan itu tidak mudah. Salah satu persyaratan seperti karyawannya juga harus disertifikasi, ini banyak hotel yang belum bisa melakukan,” imbuhnya.
Kegiatan sertifikasi sendiri, sambungnya, mencakup audit terhadap tiga aspek standar usaha pariwisata, yakni aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.  Artinya selain hotel yang harus disertifikasi, pekerja hotel juga harus lolos sertifikasi.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menambahkan, pengusaha perhotelan pada dasarnya menginginkan adanya penyederhanaan proses sertifikasi dan pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
“Kami minta ada pembenahan, misal hotel itu apa iya harus disertifikasi dua tahun sekali, kenapa tidk dibuat lima tahun sekali saja sehingga memudahkan kami dalam memproses seluruh persyaratan,” ujarnya.
Seperti diketahui, sertifikasi hotel dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah sertifikasi awal,kedua adalah surveilan yang dilakukan setiap tahun, dan ketiga sertifikasi ulang.
Selain penyederhanaan proses dan waktu, kata Hariyadi, pengusaha perhotelan juga keberatan dengan adanya biaya yang dibebankan untuk kebutuhan sertifikasi tersebut. Menurutnya, penetapan tarif ini berotensi menjadi ajang pemerasan oknum tertentu.
“Dulu tidak ada biaya, tapi sekarang kan dikenai biaya karena dilakukan surveyor. Kami ingin sertifikasi ditempatkan pada posisi yang tepat, bukan untuk cari duit.”
Seperti diketahui, sebelum dilakukan oleh LSU Pariwisata, sertifikasi hotel ditangani oleh PHRI. Saat masih ditangani oleh PHRI, proses sertifikasi tidak dikenai biaya sehingga tidak memberatkan pengusaha.

Apps Bisnis.com available on: