Jawa Barat - Bisnis.com
Sabtu, 17 November 2018

Dokumen Anggaran Daerah Bisa Diakses Publik

Wisnu Kamis, 05/07/2012 16:29 WIB

BANDUNG (bisnis-jabar.com) - Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan bahwa dokumen anggaran daerah menjadi dokumen terbuka yang harus bisa diakses publik.

Komisioner Informasi Pusat, Alamsyah Saragih mengatakan untuk memperkuat keputusan tersebut, KIP akan segera menerbitkan surat edaran ke seluruh daerah di Indonesia.

“Bulan ini kami terbitkan surat edaran, semalam sudah diputuskan,” kata Alamsyah saat penutupan Rakernas KIP di Bandung, Kamis (5/7)

Alamsyah menjelaskan, surat edaran terkait status dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana kerja anggaran (RKA) pemerintah daerah, sudah dibahas dalam pleno Rakernas yang berlangsung 3-5 Juli 2012.

Menurut Alamsyah, status DPA dan RKA yang ada di pemerintah daerah berikut satuan kerjanya, tidak berbeda dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) di tingkat pusat.

Khusus status DIPA dan RKAKL sebagai dokumen terbuka, surat edarannya sudah terlebih dahulu terbit. “Namun dalam praktik di daerah, saat ini masih banyak badan publik yang berkelit,” katanya.

Menurut Alamsyah, secara umum DPA dan RKA tidak dapat merujuk surat edaran yang ditujukan untuk DIPA dan RKAKL. “Padahal kan substansinya sama,” katanya.

Alamsyah mengatakan, salah satu contoh sengketa informasi terkait DPA dan RKA paling menonjol terjadi di Jabar yaitu permohonan informasi yang diajukan Perkumpulan Inisiatif. LSM ini, kesulitan memperoleh dokumen APBD, DPA, dan RKA Pemprov Jabar untuk tahun anggaran 2008-2011.

Sengketa tersebut sudah diputuskan Komisi Informasi Provinsi Jabar. “Putusannya, menyatakan dokumen tersebut sebagai dokumen terbuka. Tetapi, dokumen tetap belum diserahkan hingga saat ini,” katanya.(k57/yri)