Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 27 Mei 2018

Kinerja KIP Jabar Terganjal Dana Minim

Wisnu Kamis, 02/02/2012 15:25 WIB

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyayangkan minimnya anggaran yang dikucurkan sebesar Rp1 miliar dari APBD Jabar 2012. Dana tersebut turun tajam dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp1,7 miliar.

Ketua KIP Jabar Dan Satriana mengemukakan padahal di sisi lain saat ini cukup banyak pihak sedang mengajukan permohonan sengketa informasi kepada KIP jabar.

Untuk menyelesaikan tugas sengketa informasi, katanya, KIP Jabar harus menempuh sejumlah langkah. Mulai dari klarifikasi, mediasi pihak pemohon dengan badan publik, dan sidang  uji konsekuensi.  Akan tetapi, proses cukup panjang ini ternyata tidak ditunjang oleh sokongan anggaran KIP yang memadai.

Dan mengatakan anggaran sebesar Rp1 miliar itu, selain untuk menuntaskan sengketa informasi juga untuk membiayai sekretariat.

Selama ini, untuk melayani pemohon KIP hanya bisa memperkerjakan dua orang di kesekretariatan. Menurut dia, kantor di sekretariat itupun baru memiliki satu unit perangkat komputer.

“Kalau mau dipakai, komputer harus rebutan,” katanya hari ini.

Dengan biaya tersebut, komisi juga harus datang ke daerah tempat sengketa berlangsung. “Kalau pemohon yang datang ke KIP, ongkosnya lebih besar,” katanya.

Pihak KIP memang tidak bisa berbuat banyak dengan kucuran dana sebesar itu karena proses pengganggaran masih di bawah Dinas Informasi dan Komunikasi Jawa Barat.

“Kami tetap bekerja seperti biasa, tapi anggaran ini membuat antrian sengketa informasi semakin panjang, karena proses makin lama,” katanya.

Untuk mengatasi keterbatasan dana dalam menyelesaikan sengketa, anggota komisi melakukan kerja paralel. Misalnya di Kota Bekasi ada sengketa informasi soal penggunaan dana BOS di 10 sekolah, maka komisi memediasi sekaligus 10 sekolah tersebut berikut pemohonnya.

“Sekaligus itu karena hasil mediasinya pasti sama,” katanya. Kalau sengketa yang sensitif, menurutnya prosesnya agak intensif. “Sidangnya bisa sampai dua kali,” katanya.

“Padahal pihak ini belum melakukan prosedur formal untuk mendapatkan informasi badan publik,” kata Dan.

Terakhir adalah masyarakat yang sudah menempuh prosedur lalu memohon sengketa informasi pada KIP.

“Sosialisasi belum merata,” tuturnya.

Selama 2011 lalu komisioner KPI telah mengunjungi semua kabupaten/kota di Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi.

Apps Bisnis.com available on: