Jawa Barat - Bisnis.com
Minggu, 17 Desember 2017

Lembaga Pendamping Bisnis UMKM Harus Punya Kompetensi

Jibi Minggu, 16/10/2011 18:58 WIB

JAKARTA (bisnis-jabar.com): Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan lembaga pendamping bisnis bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai tulangpunggung pemerintah memberdayakan sektor riil, harus memiliki standar kompetensi.

Ahmad Zabadi, Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Bisnis Kemenkop dan UKM, mengatakan inti standar kompetensi agar ada ketrampilan personal lembaga pendamping ketika memberi advokasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

”Kalau kompetensi mereka tidak diperkuat, kami menilai statusnya hanya sebagai dokter umum dalam istilah kesehatan. Jika sudah memiliki standar kompetensi, mereka akan bertindak sebagai dokter spesialis,” papar Ahmad Zabadi kepada Bisnis hari ini.

Kemenkop membagi kompetensi dalam tiga unsur, masing-masing kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus. Standar kompetensi umum terdiri dari 8 poin, kompetensi inti sebanyak 5 poin, dan kompetensi khusus terdiri dari 6 poin.

Adapun lembaga pendamping yang masih eksis di Indonesia sebagai pendamping UMKM, di antaranya Busines Development Services (BDS-Provider), Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), dan Pusat Pengembangan Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (P3UKM) serta lembaga inkubator bisnis di beberapa perguruan tinggi.

Pelatihan yang akan diberikan kepada tenaga lapangan lembaga pendamping bisnis tersebut berupa pendidikan terhadap peningkatan kapasitas mereka dari berbagai sisi yang menjadi keperluan pelaku sektor riil selama ini.

Misalnya, menjembatani akses pembiayaan ke sumbernya, seperti perbankan maupun sumber pembiayan lain non perbankan. Langkah ini dilakukan, mengingat eksistensi UMKM harus terus ditingkatkan, terutama dari sisi kapasitas usaha.(fsi)

Apps Bisnis.com available on: