Jawa Barat - Bisnis.com
Sabtu, 20 Oktober 2018

DPRD Jabar Akan Klarifikasi Kisruh 22 CPNS Tak Ber-SK

Yanto Selasa, 11/10/2011 10:06 WIB

BANDUNG: Komisi A DPRD Jawa Barat akan meminta klarifikasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok dan Jawa Barat terkait 22 calon pegawai negeri sipil yang telah lolos dan tidak diberikan surat keputusan pada penerimaan CPNS tahun 2009.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Irwan Koesdrajat mengatakan pihaknya juga akan mempertanyakan permasalahan tersebut kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.

“Kami segera mengklarifikasi soal ini dan akan mempertemukan 22 CPNS tersebut dengan BKD,” katanya kepada wartawan usai menemui sejumlah CPNS kemarin.

Dia menilai terdapat kejanggalan data dan nama karena jumlah SK yang dikeluarkan sama sedangkan ada perbedaan nama antara SK Menpan dengan pengumuman yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok.

"Kami mensinyalir jika ini tidak tertib administrasi. Pertanyaannya, apakah ini disengaja atau tidak. Itu yang akan kami selidiki," katanya.

Sementara itu, perwakilan CPNS asal Kota Depok, Sopyan menuturkan pada tahun 2009 dia dan 21 rekannya mengikuti seleksi masuk CPNS dan dinyatakan lulus.

Akan tetapi, dia tidak mendapatkan SK oleh Menpan. Alasannya, karena tidak sesuai dengan formasi. “Kalau memang ini ada kesalahan kenapa kami lolos verifikasi bahkan diumumkan lolos. Ada apa ini. Kami jelas merasa dibohongi dan dirugikan oleh pemerintah," katanya.

Dia mengatakan ke 22 CPNS ini awalnya mengikuti seleksi dengan 9.000 calon PNS lainnya melalui jalur umum, kemudian, BKD Kota Depok mengumumkan 534 telah dinyatakan lolos termasuk 22 nama yang tidak mendapatkan SK.

Akan tetapi, dirinya dan yang lainnya tidak mendapatkan surat keputusan karena dianggap formasinya tidak sesuai.

"Kami sempat mempertanyakan hal ini ke Menpan, katanya ini kesalahan BKD Kota Depok," ujar Sopyan.

Dikatakannya, BKD Kota Depok sempat menjanjikan akan meloloskan mereka pada penerimaan CPNS 2010 melalui tes ulang. Namun, nyatanya hanya dua orang yang di loloskan.

"Oleh karenanya, kami mengadu ke DPRD Jabar.”