Jawa Barat - Bisnis.com
Kamis, 22 November 2018

LPKD Jabar Segera Bantu UKM

Yanto Kamis, 16/06/2011 14:56 WIB
LPKD Jabar segera bantu UKM
UKM (Antara)

UKM (Antara) BANDUNG (bisnis-jabar.com): Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memiliki Lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang akan berperan untuk mendorong kinerja pelaku usaha kecil dan menengah di kawasan ini.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lembaga Penjaminan Kredit Daerah itu sedang dibahas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.

Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf menilai penting pendirian lembaga tersebut untuk mempermudah pelaku UKM yang ingin mengakses kredit perbankan.

Menurut dia, sebanyak Rp200 miliar akan disuntikkan untuk menopang program LPKD Jabar itu.

Dede memperkirakan sebanyak Rp120 miliar, atau 60% dari total kucuran dana itu akan masuk skema program pembiayaan UKM. Sisanya dialokasikan untuk pendampingan, pelatihan, dan lain-lain.

Akan tetapi, kata dia, hingga saat ini belum ditentukan bentuk skema bantuan pembiayaan macam apa yang akan dijalankan.

Dia mengatakan ada dua bentuk skema pembiayaan yang sedang dibahas Pemprov Jabar-DPRD Jabar.

Skema pertama berupa bantuan subsidi bunga kepada pelaku UKM yang ingin menyerap kredit perbankan. Sedangkan skema kedua berupa penyaluran dana untuk mem-back up posisi ekuitas pelaku UKM ketika hendak menyerap kredit.

“Saat ini belum diputuskan akan menerapkan pola yang mana,” katanya hari ini.

Dede mengatakan jika raperda ini rampung dan disetujui dewan maka akan dapat membantu sedikitnya 20.000 pelaku UKM yang kesulitan untuk mengakses kredit perbankan.

Dia juga berharap lembaga ini dapat beroperasi pada 2011, sebagai upaya untuk mewujudkan janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan-Dede Yusuf.

Sementara itu kalangan DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar mematangkan rencana kerja LPKD.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Herry Mei Oloan menilai belum ada kejelasan terkait mekanisme penjaminan kredit.

“Seperti sanksi apa yang akan diberikan jika terjadi kredit macet serta pola kerjanya seperti apa,” katanya.

Herry juga mempertanyakan kemampuan lembaga itu dalam mengurusi penjaminan kredit.

Dia menyebutkan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jabar yang dianggap tidak optimal dalam penyediaan kredit murah bagi masyarakat. “Jangan sampai LPKD nantinya menjadi BPR yang sekarang masuk rencana merger,” tuturnya.

Dia juga meminta agar dana yang dialokasikan buat LPKD sebanyak Rp200 miliar agar disimpan dalam instrumen investasi yang cukup aman seperti sertifikat Bank Indonesia. “Jangan sampai disimpan pada instrumen yang berisiko tinggi,” katanya. (Ajijah)