Jawa Barat - Bisnis.com
Kamis, 15 November 2018

PN Bandung Batalkan Putusan KPPU Soal Lokomotif

Jibi Kamis, 02/06/2011 16:55 WIB

JAKARTA: Pengadilan Negeri Bandung membatalkan putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender pengadaan 20 unit lokomotif dan penyewaan 200 unit lokomotif GE, antara PT Kereta Api (Persero) dan General Electric (GE) Transportation.

Pembatalan tersebut tertuang dalam putusan majelis hakim PN Bandung yang diketuai oleh Arifin. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan PT KA dan GE tidak terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana yang dituduhkan KPPU.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum PT KA Titik Yustica Siahaan saat dihubungi, kemarin. Menurut dia, dalam pertimbanganya majelis hakim menyebutkan bahwa kliennya tidak melanggar Pasal 19 dan 22 UU Persaingan Usaha.

“Iya, putusan PN Bandung mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan klien kami dengan GE,” katanya.

Dia menyebutkan dengan adanya putusan tersebut maka hukuman denda yang juga dijatuhkan KPPU juga dibatalkan. Dengan adanya putusan tersebut, lanjutnya, maka terbukti bahwa penunjukan langsung yang dilakukan kliennya terhadap GE adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut dia, penunjukan langsung tersebut telah dibenarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No5/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN.

Sementara itu, Anggota Litigasi KPPU Berla Wahyu Pratama mengaku akan mengajukan kasasi atas putusan PN Bandung tersebut.

“Kemungkinannya memang kasasi. Tapi kami akan laporkan terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan komisioner,” katanya.

Menurut Berla, ada kejanggalan dalam putusan tersebut. Pasalnya majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya ketergantungan PT KA terhadap GE dalam pengadaan lokomotif.

“Kalau tetap berpedoman dengan pola seperti itu , sampai kapanpun tidak akan ada pengusaha lain yang bisa masuk,” tutur Berla.

Selain itu, lanjutnya, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan pengadaan lokomotif yang dilakukan oleh PT KA tidak termasuk tender juga kurang tepat. Karena, jelasnya, dalam prosedur dalam berkas pengaadaan lokomotif telah menunjukan adanya mekanisme tender.

Seperti diketahui,  putusan Pangadilan Negeri Bandung tersebut dilakukan atas upaya keberatan yang diajukan KAI dan GE terkait putusan KPPU yang menyatakan dua pihak tersebut melanggar UU Persaingan Usaha.

Keberatan ini disertai permohonan agar KPPU melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa ahli hukum.

Upaya keberatan tersebut dilakukan karena PT KAI dan GE mengklaim bahwa penunjukan langsung dalam pengadaan lokomotif itu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang sudah ada.

Dalam putusannya, KPPU antara lain menghukum PT KA membayar denda Rp2 miliar karena dinilai melanggar UU No. 5/1999 (UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) berkenaan dengan pengadaan 20 unit lokomotif CC 204 tahun 2009. Selain PT KA, dalam perkara yang sama lembaga persaingan usaha tersebut juga menghukum General Electric (GE) Transportation, untuk membayar denda Rp1,5 miliar. (faa)